REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi tanggapan terkait kabar adanya dugaan kebocoran data nomor pokok wajib pajak (NPWP) miliknya dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Ia mengaku telah memerintahkan Kemenkominfo, Kemenkeu, hingga BSSN untuk memitigasi isu tersebut. 

"Iya saya sudah perintahkan Kominfo maupun Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya. Termasuk BSSN untuk memitigasi secepatnya," kata Jokowi usai meresmikan Tol Solo-Yogyakarta di Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis (19/9/2024). 

Jokowi menegaskan, insiden kebocoran tak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga terjadi di negara lain. Dia berasumsi kebocoran data tersebut bisa terjadi karena faktor keteledoran hingga banyaknya tempat penyimpanan data yang berbeda-beda. 

"Dan hal seperti ini kan terjadi di negara-negara lain. Ya semua data mungkin karena keteledoran password bisa terjadi atau karena penyimpanan data yang terlalu banyak ditempat-tempat yang berbeda bisa menjadi ruang untuk ruang diretas hacker," kata Jokowi.

Menkeu Sri Mulyani sebelumnya turut merespons soal beredarnya kabar dugaan kebocoran data NPWP milik RI 1 dan miliknya. Sri mengaku sedang mendalami dan mengevaluasi perkara tersebut. 

"Kita sedang (dalami), saya sudah minta Pak Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenkeu untuk lakukan evaluasi terhadap persoalannya," kata Sri Mulyani usai rapat paripurna APBN 2025 di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (19/9/2024). 

Sri mengatakan, jajarannya segera memberikan keterangan lebih lanjut usai melakukan pendalaman dan evaluasi. Sehingga, hal ity tidak menimbulkan kehebohan yang berkelanjutan di publik. "Nanti akan disampaikan penjelasannya ya, oleh Pak Dirjen Pajak dan tim IT-nya," katanya mengakhiri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika