REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) XXI Tahun 2024 Wilayah Sumatera Utara (Sumut) menyatakan telah menegur tegas penyedia konsumsi yang lalai atau tidak menyediakan konsumsi sesuai dengan ketentuan. Kepala Bidang Konsumsi PB PON Sumut Dedi Jaminsyah Putra dalam konferensi pers di Medan, Sumatera Utara, Sabtu (14/9/2024), menyampaikan bahwa teguran keras itu dilakukan dengan melayangkan surat peringatan pertama pada vendor penyedia layanan konsumsi di Sumatera Utara selama PON berlangsung.
"Saya telah keluarkan surat peringatan pertama. Jika terjadi tindakan apa-apa, jangan salahkan, saya putus kontrak kalian," ujar Dedi.
Ia menyampaikan pula untuk pencairan biaya konsumsi itu Satgas Tata Kelola Penyelenggaraan PON yang terdiri atas beragam unsur, seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kabareskrim Mabes Polri, dan penegak-penegak hukum lainnya baru dapat dilakukan setelah pendampingan telah dilakukan untuk memastikan tidak ada penyelewengan.
Hal tersebut disampaikan Dedi untuk menanggapi kemunculan sejumlah persoalan dalam penyediaan konsumsi selama penyelenggaraan PON 2024 di Sumatera Utara, seperti keterlambatan pengiriman konsumsi.
Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Konsumsi Panwasrah PON Wilayah Sumatera Utara (Sumut) Moch Nurhadi, telah menjelaskan bahwa keterlambatan itu terjadi karena adanya hujan besar yang melanda Kota Medan.
"Kebetulan pada hari ketiga, terjadi hujan besar di Medan, setelah awal kedatangan peserta, H-3 pertandingan awal dan terjadi keterlambatan dalam pengiriman konsumsi," ucap dia.
Dari kejadian itu, Nurhadi mengatakan pihaknya telah melakukan mitigasi dan memetik pembelajaran, seperti dengan mengirimkan makanan lebih awal.
Lebih lanjut, dia menjelaskan pada pelaksanaan PON 2024 di Sumatera Utara, pihak PB PON hanya bertanggung jawab menyediakan konsumsi untuk panitia pelaksana (panpel), tenaga pendukung cabang olahraga, volunteer, media, tamu VIP, dan tamu VVIP. Sementara untuk atlet dan ofisial, kata dia melanjutkan, penyediaan konsumsi diserahkan pada pihak penyedia akomodasi, yakni hotel.
Hingga Sabtu, Nurhadi menyampaikan PB PON telah mendistribusikan 309.882 nasi kotak dan kue kotak sebanyak 177.657 kotak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika