Senin 02 Sep 2024 18:13 WIB

Erick Thohir Wariskan Bekal Positif BUMN Bagi Pemerintahan Prabowo

BUMN sebagai lokomotif ekonomi, akan mengambil posisi untuk menjaga keberlanjutan.

Rep: Antara/ Red: Erik Purnama Putra
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir.
Foto: Republika/Iit Septyaningsih
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan, program dan kontribusi BUMN dapat terus terjaga hingga pemerintahan berikutnya atau saat kepemimpinan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. "Kemarin Pak Prabowo juga menyampaikan semua program yang sudah baik akan didorong. Saya akan pastikan terjadi, prinsip kami, kita harus menjaga kesinambungan," ujar Erick di Jakarta, Senin (2/9/2024).

Erick mengaku, saat ini, fokus menyelesaikan sejumlah target BUMN. Hal itu bentuk komitmen Erick untuk membayar kepercayaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan juga menjadi modal yang baik untuk Pemerintahan Prabowo. Menurut Erick, Prabowo telah berkomitmen melanjutkan sejumlah program Pemerintahan Jokowi.

Baca Juga

BUMN sebagai lokomotif ekonomi, kata Erick lagi, akan mengambil posisi untuk menjaga keberlanjutan tersebut. "Saya berkomitmen menyelesaikan tugas sampai Oktober, bahkan saya sudah minta tim saya mulai bersih-bersih rumah dinas. Itu bagian dari komitmen dan tanggung jawab," ujarnya.

Sebagai lokomotif perekonomian nasional, kata Erick, BUMN tak hanya mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi, melainkan juga menjadi medium dalam menjaga keseimbangan perekonomian. Hal itu ditunjukkan BUMN dengan berbagai program ekonomi kerakyatan, mulai dari program ekosistem pertanian Makmur, Pasar Digital UMKM, hingga Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Bukan berarti yang kaya tambah kaya, yang miskin semakin miskin, tidak. Yang miskin mesti naik kelas. Di situlah kita bangga BUMN, ketika 90 persen lebih pendanaan UMKM itu berasal dari BUMN," kata Erick.

Dalam tiga tahun terakhir atau periode 2020-2023, Erick membawa kontribusi BUMN melalui dividen, pajak, dan penerimaan negara bukan pajak (PBNP) melesat hingga Rp 1.940 triliun. Kontribusi BUMN dalam pembayaran pajak terlihat terus meningkat sejak 2020 sebesar Rp 247 triliun, 2021 sebesar Rp 278 triliun, 2022 sebesar Rp 410 triliun, dan 2023 menjadi Rp 457 triliun.

Selain itu, dividen juga tercatat terus melesat hingga Rp81 triliun pada 2023 atau naik dari 2020 yang sebesar Rp 44 triliun, 2021 dengan Rp 30 triliun, dan 2022 sebesar Rp 40 triliun. Keberhasilan kinerja tersebut membuat target dividen BUMN di tahun pertama Pemerintahan Prabowo pada 2025 melonjak hingga 160 persen sebesar Rp90 triliun.

Total aset BUMN tercatat Rp 10.402 triliun atau naik 7,8 persen per tahun dari 2020 yang sebesar Rp 8.312 triliun, total ekuitas sebesar Rp 3.444 triliun atau tumbuh 12 persen per tahun dari 2020 yang sebesar Rp 2.475 triliun.

Dari sisi pendapatan, pada 2023 juga tumbuh Rp 2.933 triliun atau naik dari 2020 yang sebesar Rp 1.930 triliun, dengan laba bersih yang melonjak 11,2 persen menjadi Rp 327 triliun dari 2020 sebesar Rp 13 triliun.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement