REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Denmark bersama enam negara anggota NATO mengeluarkan pernyataan bersama tentang Greenland, mendesak penghormatan terhadap “kedaulatan, integritas teritorial, dan keutuhan perbatasan”. Pernyataan ini muncul setelah munculnya kembali seruan AS untuk mengambil alih wilayah itu.
“Greenland milik rakyatnya. Hanya Denmark dan Greenland yang berhak memutuskan soal urusan Denmark dan Greenland,” kata para pemimpin Denmark, Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Spanyol, dan Inggris dalam pernyataan bersama.
Pernyataan itu menegaskan bahwa keamanan Arktik tetap menjadi “prioritas utama bagi Eropa,” dan banyak sekutu telah meningkatkan kehadiran, aktivitas, serta investasi mereka untuk menjaga stabilitas kawasan.
“Keamanan di Arktik harus dicapai secara kolektif bersama sekutu NATO, termasuk Amerika Serikat, dengan menjunjung tinggi prinsip Piagam PBB tentang kedaulatan, integritas teritorial, dan keutuhan perbatasan,” tambah para pemimpin tujuh negara anggota NATO itu.
Mereka juga menyatakan bahwa AS merupakan “mitra penting” dalam upaya ini, sebagai sekutu NATO, dan berdasarkan perjanjian pertahanan antara Kerajaan Denmark dan AS tahun 1951.
Presiden AS Donald Trump telah beberapa kali menyatakan keinginannya untuk mengambil alih Greenland, wilayah semiotonom di bawah Kerajaan Denmark, dengan alasan kepentingan keamanan nasional dan strategis.
Pernyataan Trump itu memicu kekhawatiran di Eropa, terutama setelah AS melakukan operasi militer di Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolás Maduro.
Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen mendesak Washington untuk “menghentikan ancaman” terhadap sekutu historisnya, menolak gagasan pengambilalihan paksa Greenland.
Beberapa negara Eropa, serta Uni Eropa, Senin, menyatakan dukungan kuat mereka bagi Denmark dan Greenland seraya menolak gagasan bahwa masa depan pulau itu dapat ditentukan oleh kekuatan luar negeri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika