Anggota Komisi V DPR RI Syahrul Aidi Maazat meminta BMKG menyiapkan langkah mitigasi apabila gempa megathrust terjadi di Indonesia. Salah satu tujuannya untuk mencegah kepanikan di masyarakat.
"Perlu dilibatkan seluruh komponen pemerintahan yang ada sehingga tidak menjadi kepanikan. Oleh karena itu, kalau ini memang akan terjadi, harus ada mitigasi, harus ada persiapan menghadapi ini," kata Syahrul, pekan lalu.
Selain langkah mitigasi, ia juga meminta BMKG agar memberikan informasi berdasarkan data yang akurat terkait dengan potensi terjadinya gempa megathrust itu. "Kita berharap pemerintah harus bijak dalam memberikan informasi," ucapnya.
Sementara itu, masyarakat pun harus bijak dalam menerima informasi. Ia mengimbau agar masyarakat tidak menerima begitu saja informasi mengenai gempa Megathrust dari pihak tidak terpercaya.
"Kita minta masyarakat juga harus bijak dalam menerima informasi ini," ucapnya.
Adapun, anggota Komisi VIII DPR RI My Esti Wijayati mengusulkan pemerintah agar menambah anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) guna mengantisipasi apabila terjadi gempa megathrust.
"Kami cukup menyesalkan karena anggaran untuk BNPB ini hanya sekitar Rp1 triliun. Anggaran yang sangat rendah ketika kita bicara megathrust," kata Esti.
Menurutnya, penambahan anggaran juga diperlukan untuk membiayai edukasi kepada masyarakat dalam menghadapi gempa megathrust. "Kalau ini terjadi, masyarakat harus dilatih apa? Itu juga perlu anggaran yang kemudian memang harus kita siapkan. Bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat, mulai sekarang siapkan misalnya surat-surat berharga yang dimiliki masyarakat, harus ditempatkan di mana," kata dia menjelaskan.
Ia berharap dengan adanya penambahan anggaran itu BNPB dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dapat bersinergi untuk mengedukasi masyarakat terkait mitigasi bencana hingga daerah pelosok. Dengan demikian, kata dia, saat bencana alam terjadi tidak timbul kepanikan hingga penanganan bencana tersebut selesai.
Ikuti Whatsapp Channel Republika