REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru memegang peran sentral dalam membentuk kualitas pendidikan di Indonesia. Sebagai salah satu pilar utama pendidikan, mereka tidak hanya bertugas untuk mengajar, tetapi juga membimbing dan menginspirasi para murid dalam mencapai potensi terbaik mereka.
Tanpa dukungan dan peningkatan kesejahteraan serta kompetensi guru, visi besar pendidikan berkualitas di Indonesia sulit tercapai. Karena itu, pemerintah terus mengupayakan berbagai langkah strategis untuk memastikan para guru mendapatkan pengakuan, kesejahteraan, dan peningkatan kapasitas yang mereka butuhkan untuk menghadapi tantangan pendidikan di era saat ini.
Salah satu pencapaian signifikan adalah pengangkatan lebih dari 700 ribu guru honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Langkah ini bukan hanya memberikan kepastian karier bagi para guru, setelah bertahun-tahun tidak ada pengangkatan sejak tahun 2018.
Ini juga secara signifikan meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan status ASN PPPK, para guru kini memiliki akses terhadap berbagai fasilitas dan tunjangan yang sebelumnya sulit dijangkau, sehingga kehidupan mereka dan keluarganya menjadi lebih terjamin.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) per Agustus 2024, pada tahun 2020 ketika ASN PPPK dicanangkan pertama kali, terdapat lebih dari 1,2 juta guru non-ASN. Dalam kurun waktu 2021 hingga 2023, sebanyak 774.999 guru ASN PPPK telah diangkat. Hal ini berdampak pada peningkatan jumlah ASN guru sebanyak 61 persen dalam tiga tahun terakhir.
Saat ini, tercatat masih ada 496.174 guru non-ASN di sekolah negeri di bawah binaan Kemendikbudristek. Sementara itu, untuk tahun 2024, pemerintah daerah telah mengajukan sebanyak 241.853 formasi ASN PPPK, yang diharapkan dapat membantu mengurangi jumlah guru non-ASN tersebut.
"Guru yang cinta profesinya harus sejahtera dulu. Semoga semua guru honor segera menjadi ASN,” kata Direktur Jenderal GTK, Kemendikbudristek, Nunuk Suryani, beberapa waktu lalu di Jakarta.
Komitmen pemerintah tidak berhenti di situ. Pemberian tunjangan profesi dan bantuan insentif bagi guru non-ASN juga menjadi prioritas utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan guru. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang disalurkan sekaligus selama satu tahun, bantuan insentif bagi guru non-ASN pada tahun 2024 ini akan dicairkan setiap semester.
Besarnya insentif yang diberikan adalah Rp 300 ribu per bulan untuk guru formal dan Rp 200 ribu per bulan untuk guru nonformal.
Pengembangan Kompetensi
Selain meningkatkan kesejahteraan, pemerintah juga berfokus pada pengembangan kompetensi guru sebagai bagian dari upaya menciptakan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan Guru Penggerak (PGP) telah menjadi salah satu inisiatif andalan dalam hal ini. PGP adalah program pengembangan keprofesian berkelanjutan melalui pelatihan dan pendampingan dengan fokus pada kepemimpinan pembelajaran.
Melalui program ini, para guru diharapkan dapat menggerakkan komunitas belajar di daerahnya guna menciptakan pembelajaran yang berorientasi kepada kebutuhan murid.
Selama empat tahun terakhir sejak 2020, lebih dari 90 ribu calon guru penggerak (CGP) mengikuti program ini dengan jumlah kelulusan mencapai 61.256 guru. Kini PGP telah memasuki angkatan ke-11 dengan jumlah peserta sebanyak 32.279 guru dan akan mengikuti pendidikan selama 6 bulan, mulai 13 Juni s.d. 23 Desember 2024.
“Melalui PGP, kita berupaya melahirkan generasi baru pemimpin pendidikan Indonesia, yaitu guru-guru yang memandang anak-anak didik dengan rasa penuh hormat; guru-guru yang akan menomorsatukan murid dalam setiap keputusannya nantinya, baik sebagai Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, atau bentuk kepemimpinan pendidikan lainnya,” ungkap Nunuk.
Program ini, lanjut Nunuk, memberikan lompatan besar dalam peningkatan kompetensi guru secara masif, menjadikan mereka agen perubahan di sekolah masing-masing. Ia menambahkan, lebih dari 12 ribu guru penggerak telah diangkat menjadi kepala sekolah.
“Sudah ada sebanyak 12.400 guru penggerak yang menjadi kepala sekolah dan diharapkan ke depan dapat terus bertambah,” katanya.
Selain itu, Kemendikbudristek juga menyediakan Platform Merdeka Mengajar (PMM) yang hadir sebagai solusi bagi guru untuk meningkatkan kompetensi. PMM memberikan akses kepada berbagai sumber belajar, pelatihan, dan materi pengajaran yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja.
PMM juga menjadi media bagi guru untuk saling berbagi praktik baik dan memberikan umpan balik, sehingga tercipta komunitas pembelajaran yang dinamis dan kolaboratif.
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Nadiem Makarim mengatakan, melalui PMM, guru tidak hanya meningkatkan kompetensi individu tetapi juga berkontribusi pada pengembangan kompetensi rekan sejawat di seluruh Indonesia.
“Ini adalah aplikasi untuk menerapkan Kurikulum Merdeka dan belajar menjadi pengajar yang lebih baik,” ujarnya.
Dengan berbagai upaya ini, pemerintah bertekad untuk menjadikan guru sebagai pilar utama dalam memperkuat kualitas pendidikan di Indonesia. Kesejahteraan dan kompetensi guru yang terus ditingkatkan adalah kunci keberhasilan Merdeka Belajar, yang pada akhirnya akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang cerdas, kreatif, dan siap menghadapi tantangan global.
Ikuti Whatsapp Channel Republika