REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) telah membuat putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang mengubah syarat pengusungan pasangan calon Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Salah satu isinya, partai politik atau gabungan partai politik di provinsi dengan penduduk 6-12 juta jiwa bisa mengusung calon jika memperoleh suara 7,5 persen.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifudin buka suara terkait dengan adanya putusan MK tersebut. Namun, ia belum bisa memberikan kepastian aturan yang akan diambil di Pilkada Serentak 2024. KPU disebut masih menyiapkan bahan untuk menanggapi putusan MK.

"Terkait putusan MK, kita akan konpres di acara Konsolnas jam 19.00 ya teman-teman. Bahan sedang disiapkan," kata dia kepada wartawan, Selasa (20/8/2024).

Diketahui, penduduk di DKI Jakarta saat ini sekitar 10,56 juta jiwa. Dalam Undang-Undang Pilkada, partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPRD atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

Namun, dengan putusan MK itu partai politik atau gabungan partai politik dengan suara minimal 7,5 persen suara di DPRD Provinsi DKI Jakarta bisa mengusung pasangan calon. Artinya, PDIP bisa mengusung pasangan calon tanpa dukungan dari partai lain.

Dalam Pemilu 2024, PDIP mendapatkan 850.174 suara (14,01 persen) atau meraih 15 kursi di DPRD Provinsi DKI Jakarta. Alhasil, PDIP berpotensi mengusung pasangan calon ketiga di Pilgub DKI Jakarta, setelah Ridwan Kamil-Suswono yang diusung 12 partai politik dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana dari jalur perseorangan. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika