Dalam pemerintahan ke depan, kata Puan, pemimpin negara, harus lebih mengutamakan sikap negarawannya. Yaitu, satu sikap yang dikatakan Puan, bukan cuma untuk mementingkan diri sendiri, ataupun kelompoknya semata. Melainkan untuk seluruh rakyat Indonesia.

“Seorang negarawan akan memikirkan masa depan negara yang harus lebih baik. Sedangkan politisi hanya akan memikirkan masa depan hasil yang harus lebih baik. Visi tanpa kekuasaan menjadi sia-sia, kekuasaan tanpa visi menjadi kesewenang-wenangan,” ujar Puan.

Puan juga mengkritisi aspek penegakan hukum di Indonesia dalam kepemimpinan Presiden Jokowi selama ini, yang selut menghasilkan keadilan bagi masyarakat. Sehingga masyarakat mengambil jalan sendiri untuk keadilan bagi seluruh masyarakat dengan menjadikan viralitas sebagai teriakan yang kencang terhadap aparat penegak hukum agar memberikan rasa adil atas permasalahan-permasalahan yang menjerat di akar rumput.

“Kita negara yang terlambat, atau tidak responsif, rakyat mengambil inisiatifnya sendiri dengan memviralkan di media sosial, no viral no justice,” kata Puan.

Sebab itu, Puan menegaskan, situasi tersebut menjadi tanggung jawab bersama seluruh lembaga negara di masa mendatang. Mulai dari lembaga eksekutif, yudikatif, maupun legislatif, untuk mampu menjalankan peran dan kekuasaannya dalam memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Karena menurut Puan, adalah peran lembaga-lembaga negara tersebut sebagai pengelola pemerintahan yang tujuan utamanya adalah penjamin rasa keadilan bagi masyarakat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika