Menteri Ben-Gvir membuat pernyataan bulan lalu dengan mengatakan, "Saya adalah eselon politik dan eselon politik mengizinkan doa orang Yahudi di Temple Mount."

Sebagai tanggapan, Kantor Perdana Menteri mengatakan bahwa kebijakan Israel untuk mempertahankan status quo di Temple Mount tidak berubah dan tidak akan berubah.

"Pembuatan kebijakan di Temple Mount secara langsung berada di bawah pemerintah dan Perdana Menteri. Tidak ada kebijakan pribadi dari menteri mana pun di Temple Mount - baik dari Menteri Keamanan Nasional maupun menteri lainnya."

Kantor Ben-Gvir menanggapi PMO (Kantor Perdana Menteri), dengan mengatakan "Kebijakan Kementerian Keamanan adalah untuk mengizinkan kebebasan beribadah bagi orang Yahudi, termasuk di Temple Mount, yang merupakan wilayah kedaulatan di ibu kota Negara Israel."

Juru bicara Mahmoud Abbas mengatakan, "Kami meminta pemerintah Amerika untuk campur tangan terhadap provokasi di Masjid Al-Aqsa."

Kementerian Luar Negeri Yordania mengutuk "penyerbuan Masjid Al-Aqsa oleh dua menteri pemerintah Israel yang ekstremis di bawah perlindungan polisi pendudukan Israel."

Kementerian tersebut menyebut sembahyang Yahudi di Al A-Aqsha sebagai pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional dan status quo historis dan hukum di Yerusalem dan tempat-tempat sucinya.

Pejabat Israel Yair Lapid menyatakan ketidaksetujuannya, dengan mengatakan pada X "Kampanye Ben-Gvir di Temple Mount, yang sepenuhnya bertentangan dengan posisi pasukan keamanan, selama perang, membahayakan nyawa warga Israel dan nyawa tentara serta polisi kita."

"Kelompok ekstremis yang tidak bertanggung jawab dalam pemerintahan berusaha keras untuk menyeret Israel ke dalam perang regional habis-habisan. Orang-orang ini tidak dapat menjalankan negara."

Menteri Layanan Agama Michael Malkieli mengatakan, selama beberapa generasi, para pemimpin dan kepala rabi Israel telah menekankan pentingnya larangan pergi ke Temple Mount. Selain melanggar larangan, tindakan ini menjadi provokasi yang tidak perlu di mata dunia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika