REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sindiran seorang pria bule yang mengubah singkatnya Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi Ibu Kota Koruptor dan Nepotisme menuai reaksi dari berbagai pihak. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) menyebut sindiran yang viral di media sosial itu terkesan mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta.
"Biasa itu bule cari perhatian (caper), clickbait," ujar Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Anggawira saat dihubungi pada Kamis (13/6/2024).
Anggawira menilai menilai pernyataan tersebut amat tidak pantas diutarakan. Anggawira menyebut kritik seharusnya dilandasi dengan hal-hal secara data mampu dipertanggung jawabkan.
"Kritik enggak substantif," kata Anggawira.
Sebelumnya, BPP HIPMI menyatakan dukungannya terhadap keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.
"Bahwa keputusan organisasi kami adalah mendukung keberlanjutan IKN dan percepatan IKN," kata Ketua Umum Hipmi Akbar Himawan Buchari pada acara HUT ke-52 organisasi ini di Jakarta, Senin (10/6/2024).
Akbar menyampaikan telah menggelar rapat bersama pengurus seluruh di 34 provinsi termasuk badan pengurus secara lengkap yang menyatakan dukungan atas keberlanjutan pembangunan IKN.
"Kami Hipmi lengkap 34 provinsi dan Badan Pengurus Lengkap telah melakukan rapat Badan Pengurus Lengkap dihadiri dari 34 provinsi, bahwa keputusan organisasi kami adalah mendukung keberlanjutan IKN," ujar Akbar.
Ia mengaku semua pengurus Hipmi merasa bangga dan sangat terhormat atas beberapa kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi), baik dari perbaikan infrastruktur dan juga afirmasi-afirmasi dan bentuk-bentuk wujud nyata program-program kerja.
"Termasuk salah satunya adalah Ibu Kota Nusantara," ucapnya.
Menurutnya pembangunan IKN sebagai wujud transformasi ekonomi nasional dan juga simbol dari pemerataan pembangunan Indonesia.
Oleh karena itu, Akbar mengaku bahwa pihaknya mendukung keberlanjutan pembangunan IKN karena sejalan dengan visi Hipmi untuk mewujudkan pemerataan pembangunan yang adil bagi di seluruh Indonesia.
Akbar, menegaskan bahwa pembangunan yang dilakukan saat ini tidak lagi hanya berpusat di Jawa, melainkan telah merambah ke seluruh pelosok negeri.
Para pengusaha yang hadir dalam acara tersebut merasakan langsung manfaat dari kebijakan pemerintah yang mendukung pembangunan infrastruktur di daerah-daerah terpencil.
"Kami merasakan betul bahwa pembangunan yang dilakukan Bapak Presiden (Jokowi) sejauh ini tidak hanya Jawa sentris tapi Indonesia sentris. Menumbuhkan peluang-peluang ekonomi baru di pelosok-pelosok negeri," ungkap Akbar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika