Jumat 24 May 2024 12:43 WIB

Soroti Kenaikan Biaya Kuliah, Wapres Tekankan Pembiayaan Proporsional 

Wapres Maruf Amin menekankan biaya kuliah harus proporsional.

Rep: Febrian Fachri/ Red: Erdy Nasrul
Wakil Presiden Maruf Amin (tengah).
Foto: Dok Republika
Wakil Presiden Maruf Amin (tengah).

REPUBLIKA.CO.ID, MAMUJU - Kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) dan uang pangkal di sejumlah universitas saat ini tengah menjadi sorotan karena dinilai memberatkan mahasiswa. Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menegaskan perlunya pembiayaan secara proporsional agar UKT tidak terlalu membebani mahasiswa.

“Masalah pendidikan tinggi itu adalah amanat konstitusi yang harus kita jalankan," kata Ma’ruf dalam memberikan keterangan persnya usai menghadiri Pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), Pembukaan Pekan Ekonomi Syariah (PEKSyar), dan Seminar Nasional Ekonomi Syariah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), di Grand Maleo Hotel & Convention Mamuju, Jalan Yos Sudarso No. 51, Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulbar, Rabu (22/05/2024). 

Baca Juga

Wapres menerangkan bahwa perguruan tinggi memiliki peran krusial dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Namun, tantangan biaya pendidikan tinggi yang mahal menjadi hambatan signifikan. 

Untuk itu, Wapres menekankan pentingnya peran Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) dalam mencari solusi alternatif untuk pembiayaan pendidikan. 

“Perguruan tinggi juga diberi advokasi lah agar bisa mengembangkan usahanya sebagai badan hukum. Jadi, perguruan tinggi juga jangan hanya mengejar bebasnya. Kan PTNBH itu dia bebas. Jangan hanya bebasnya saja, bisa melakukan ini-ini karena dia badan hukum, tapi tanggung jawabnya enggak, gitu kan. Itu juga tidak fair,” ujarnya. 

Wapres juga menyatakan bahwa distribusi beban biaya pendidikan harus proporsional antara pemerintah, mahasiswa, dan perguruan tinggi.

Wapres meyakini, persoalan mahalnya biaya kuliah ini akan bisa diatasi jika proporsionalitas pembiayaan terbangun diantara ketiga pihak tersebut. Menyinggung perdebatan soal kuliah sebagai kebutuhan tersier, Wapres berpendapat bahwa pendidikan tinggi tetap penting meskipun tidak semua orang harus masuk perguruan tinggi. 

“Menurut saya, tidak semua orang harus masuk perguruan tinggi, tapi perguruan tinggi itu juga penting, karena kita harus menyiapkan sumber daya manusia yang unggul,” ungkap Wapres. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement