REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Organisasi internasional PBB untuk migrasi (IOM) dianugerahi Penghargaan Hasan Wirajuda Pelindungan WNI (HWPA) dari Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, atas bantuan dan pelindungannya terhadap warga negara Indonesia. IOM merupakan organisasi internasional pertama yang menerima penghargaan ini dalam kategori ‘Mitra Kerja Kementerian Luar Negeri’.
Penghargaan Hasan Wirajuda Pelindungan WNI merupakan penghargaan tahunan yang diberikan oleh Kementerian Luar Negeri kepada individu dan institusi dari berbagai sektor, termasuk kepala perwakilan RI di luar negeri, pejabat atau staf perwakilan RI, mitra kerja Kementerian Luar Negeri dan mitra kerja perwakilan RI.
Menerima penghargaan tersebut sebagai perwakilan IOM, Jeffrey Labovitz, Kepala Misi IOM di Indonesia, menegaskan dedikasi teguh organisasi ini untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Indonesia dalam upaya memerangi perdagangan orang.
"Komitmen kami adalah membekali para pekerja migran Indonesia dengan informasi yang dibutuhkan untuk membuat pilihan yang tepat terkait prospek pekerjaan mereka dan untuk memastikan migrasi yang aman, tertib dan teratur," kata Labovitz dalam siaran pers IOM Indonesia, Jumat (26/4/2024) lalu.
"Kami merasa terhormat dan bersyukur menerima penghargaan ini dan menganggapnya sebagai pengakuan atas kerja sama yang erat dan berharga dengan Kementerian Luar Negeri dan Pemerintah Indonesia," tambahnya.
Selain itu, penghargaan ini juga diberikan kepada instansi pemerintah atau pemerintah daerah, media, masyarakat sipil, pelayanan publik di perwakilan RI, dan tokoh-tokoh inspiratif yang memberikan kontribusi luar biasa bagi pelindungan WNI di luar negeri.
Tema tahun ini berfokus pada “Pelindungan dari Hulu ke Hilir: Pemberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Berbasis Teknologi.” Tahun ini, sebanyak 23 individu dan enam lembaga dianugerahi penghargaan dalam acara yang diselenggarakan di Jakarta.
RPTC Bambu Apus, unit kerja nasional di bawah Kementerian Sosial, juga menerima penghargaan di bawah kategori Mitra Kerja Kementerian Luar Negeri.
Pemerintah Indonesia memperkirakan sekitar 3.428 orang Indonesia dipaksa bekerja dalam berbagai bentuk aktivitas kriminal daring di wilayah ASEAN, antara tahun 2020 dan 2023.
Unit Anti Perdagangan Orang IOM telah memberikan bantuan khusus bagi korban yang terdiri dari pemulangan, reintegrasi ekonomi, konseling psikologis, dan pelatihan literasi keuangan bagi 71 orang Indonesia yang menjadi korban perdagangan orang untuk tujuan pemaksaan kerja paksa.
Selain itu, IOM Indonesia juga mendukung berbagai upaya pencegahan dan peningkatan kesadaran, seperti film pendek hasil kolaborasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Creative Goods Inc. yang berjudul ‘Through the Screen.’
Film pendek ini menggambarkan bagaimana seorang anak muda dapat menjadi korban perdagangan orang untuk dipekerjakan secara paksa melalui call center penipuan di berbagai negara di Asia Tenggara.
Film ini telah ditonton lebih dari 22 ribu kali secara online dan kampanyenya telah mencapai lebih dari 3 juta penonton di berbagai media sosial.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
