REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Menteri Koordinator (Menko) bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan setiap daerah di tanah air harus mampu mengenali secara detail berbagai potensi bencana alam.
"Setiap kabupaten dan kota harus betul-betul tahu tipe bencana di wilayahnya secara detail," kata Muhadjir Effendy pada peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional yang dipusatkan di Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat (26/4/2024).
Menurut Muhadjir, pemerintah daerah tidak cukup hanya sekadar mengetahui bencana alam secara umum. Setiap pemangku kepentingan juga wajib memiliki informasi dan data yang lengkap terkait kebencanaan. Data tersebut misalnya kondisi geografis dan geologi suatu daerah.
Khusus di Provinsi Sumbar, Muhadjir memberikan penekanan lebih mengenai mitigasi kebencanaan. Sebab, wilayah itu berada di atas lempengan bumi yang sewaktu-waktu dapat bergeser dan menyebabkan gempa bumi.
"Jika terjadi gesekan antarlempengan, maka bisa menimbulkan yang disebut patahan megathrust," jelas Menko PMK.
Eks Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu menjelaskan, lempeng atau sesar megathrust berada di kedalaman datar. Jika terjadi patahan atau gesekan maka berpotensi menyebabkan gempa bumi di atas delapan magnitudo.
"Jika itu terjadi di laut maka bisa menimbulkan tsunami," ujarnya mengingatkan.
Ia mengatakan, penjelasan tentang sesar megathrust bukan untuk menakuti masyarakat, namun lebih kepada pemberitahuan dan menyadarkan masyarakat untuk terus siap siaga bila terjadi hal yang tidak diinginkan.
Terpisah, Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan Ranah Minang pernah dilanda gempa besar pada 2009 yang menelan banyak korban jiwa. Pascakejadian itu, pemerintah daerah setidaknya membutuhkan 10 tahun untuk pulih lewat bantuan pemerintah pusat hingga dunia internasional.
"Bencana itu menyadarkan bahwa kita ternyata belum siap dalam mengantisipasi dan merespons bencana yang terjadi," ujar Mahyeldi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
