Thomas memang mengakui, peristiwa yang menewaskan Danramil Letkol Oktavianus, dan penikaman yang terjadi di Pelabuhan Aikai membuat aparat keamanan terlihat meningkatkan pola keamanan dengan memperbanyak patroli. Akan tetapi, kata dia, hal tersebut tak menunjukkan situasi yang disebut kelompok separatis sebagai daerah militer, atau wilayah peperangan.

“Memang patroli-patroli itu ada. Tetapi itu kepolisian yang memang menjaga ketertiban, dan keamanan masyarakat. Dan itu memang kewajiban mereka. Tetapi, kalau militer, atau TNI, kami lihat tidak ada pengerahan, atau yang menunjukkan adanya peperangan,” tutur Thomas.

Meskipun begitu, Thomas melanjutkan, masyarakat, bersama FKUB, sudah meminta kepada Pj Bupati, maupun kepada Sekda Paniai, agar mempertemukan dengan Danramil yang baru dan Kapolres. Tujuannya kata dia, masyarakat ingin mendengar langsung dari otoritas militer dan keamanan sipil tertinggi di wilayah tersebut tentang status situasi Paniai pascapernyataan OPM tentang zona perang tersebut.

Penyampaian langsung dari militer dan kepolisian itu, kata Thomas, sebagai jaminan dari TNI-Polri terkait keamanan masyarakat. “Kami bersama-sama FKUB, kemarin sudah membikin surat pernyataan juga, kami minta agar Pak Dandim, dan Pak Kapolres memberikan jaminan keamanan kepada kami. Dan kami ingin mendengar langsung dari TNI-Polri, apakah memang kondsisi yang aman sekarang ini, akan tetap aman seperti ini, atau nanti apakah memang ada seperti tindakan, seperti operasi militer (untuk) pengejaran, atau penangkapan pelaku-pelaku penembakan itu,” kata Thomas.

Menurut dia, pernyataan resmi dari TNI-Polri tersebut penting bagi masyarakat untuk mengambil keputusan tentang keselamatan diri. Kodam XVII/Cenderawasih pun membantah adanya pengerahan ataupun penambahan pasukan dalam jumlah besar, khusus operasi militer untuk meladeni perang dari kelompok separatis bersenjata di wilayah Paniai.

Pengejaran pelaku pembunuhan...

Ikuti Whatsapp Channel Republika