Jumat 05 Apr 2024 14:38 WIB

Golkar Disinggung di MK, Airlangga: Bungkusan Bansos tak Ada Warna Kuning

Hakim MK bertanya apakah ada warna lain di bungkusan bansos?

Rep: Febryan A/ Red: Teguh Firmansyah
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ketika diwawancarai wartawan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024).
Foto: Republiika/Febryan A
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ketika diwawancarai wartawan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menko Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto merespons pertanyaan hakim konstitusi soal kaitan penyaluran bansos dengan lonjakan raihan suara partainya. Airlangga mengatakan, bungkusan bansos tidak ada berwarna kuning, yang merupakan warna khas Partai Golkar.

Hal itu disampaikan Airlangga ketika hadir sebagai pemberi keterangan dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (5/5/2024). Awalnya, Airlangga mengaku tak berkenan menjawab pertanyaan terkait lonjakan suara Golkar yang dilontarkan Hakim Konstitusi Arief Hidayat.

Baca Juga

Pasalnya, kata Airlangga, ia menghadiri persidangan dalam kapasitas sebagai Menteri Perekonomian. Dia memohon kepada majelis agar diperbolehkan untuk tidak menjawab ihwal partai.

Kendati begitu, Airlangga ternyata sepintas lalu menanggapi pertanyaan soal kaitan bansos dengan lonjakan suara Golkar. "Satu yang bisa saya pastikan bahwa bansos itu bungkusannya tidak ada yang berwarna kuning. Terima kasih," ujarnya sembari tersenyum.

Ketua majelis hakim yang juga Ketua MK, Suhartoyo lantas bertanya apakah ada warna lain di bungkusan bansos. Airlangga mengaku tidak tahu. "Saya tidak tahu," ujarnya seraya tertawa.

Sebelum Airlangga menyampaikan jawaban, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyoroti kenaikan suara Partai Golkar. Arief awalnya mengatakan, MK memanggil para menteri karena penggugat mendalilkan bahwa Presiden Jokowi cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Salah satu bentuk cawe-cawe yang dituduhkan adalah penyaluran bansos untuk kepentingan pemenangan Prabowo-Gibran.

Namun, kata Arief, dalam persidangan didapatkan informasi bahwa penyaluran bansos sebenarnya lebih memberikan insentif elektoral atau memperbesar peluang kemenangan dalam kontestasi pileg, ketimbang pilpres. Artinya, insentif elektoral didapatkan lebih banyak didapatkan oleh caleg, bukan capres-cawapres.

"Nah ini (terkait insentif elektoral bansos) mungkin Pak Airlangga nanti bisa anu. Jadi partai yang naik pesat suaranya adalah Golkar. Nah ini yang mungkin nanti bisa direspons," kata Arief.

Partai Golkar memang partai yang mengalami kenaikan raihan suara paling besar. Dari 17,2 juta suara pada Pileg DPR 2019, lalu naik menjadi 23,2 juta suara pada Pileg DPR 2024.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement