REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, memberi keterangan dalam sidang sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (5/4/2024). Dia menegaskan, program perlindungan sosial (perlinsos) tak berkaitan dengan kontestasi nasional tersebut.
"Kami memahami apabila tugas dan fungsi kami untuk mengkoordinasikan, mensinkronkan, dan mengendalikan pelaksanaan program di lapangan kemudian dikait-kaitkan dengan pesta demokrasi beberapa waktu yang lalu," ujar Muhadjir dalam sidang di gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat.
Muhadjir menyebut, program perlinsos, seperti pembagian bansos sudah dirancang pemerintah sejak lama. "Namun perlu kami tegaskan, bahwa pelaksanaan program-program tersebut di atas sudah direncanakan sejak awal untuk mencegah terjadinya angka kemiskinan dan sekaligus untuk menurunkannya," ujarnya.
Berdasarkan hasil survei sosial ekonomi pada Maret 2023, angka kemiskinan nasional mencapai 9,36 persen. Survei dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Sementara menurut target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, ditetapkan sebesar 6,5 sampai dengan 7,5 persen. Agar target dapat terpenuhi, diperlukan pendekatan kebijakan khusus melalui berbagai program di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
"Sementara itu, untuk kemiskinan ekstrem kita harus terus mengupayakan agar target nol persen berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 dapat terwujud pada tahun 2024," ujar Muhadjir.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Habiburokhman mengaku tak masalah dengan hadirnya empat menteri dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di MK. Dia yakin, kehadiran keempat menteri tersebut akan membantah dugaan kecurangan kemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
"Penting menteri-menteri ini menghadirkan, memberikan keterangan supaya terbongkar semua itu fitnah-fitnah keji terhadap paslon 2. Nggak ada kami memanfaatkan kementerian, memanfaatkan bansos, apa lagi? Tidak ada juga persoalan ketidakabsahan cawapres," ujar Habiburokhman di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/4/2024).
Ikuti Whatsapp Channel Republika