REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Mahasiswa S3 Doktoral Administrasi Publik Kombes Pol Yade Setiawan Ujung berhasil meraih gelar Doktor di Universitas Padjadjaran Bandung Jawa Barat dengan predikat nilai Cumlaude.
Pada sidang promosi gelar Doktor yang diadakan di ruang sidang Program Pasca Sarjana FISIP Universitas Padjadjaran Kamis 4/3/2024, Kombes Pol Yade Setiawan Ujung menjelaskan terkait adanya temuan baru dalam evaluasi penanganan Covid-19 di wilayah Kota Bandung Jawa Barat.
Dalam Disertasinya yang berjudul Evaluasi Kebijakan Operasi Aman Nusa II Dalam Penanganan Covid-19 oleh Polrestabes Bandung, Kombes Pol Yade Setiawan mengupas secara komprehensif mulai dari hulu ke hilir dalam penanganan Covid - 19 di Kota Bandung dalam Operasi Aman Nusa II.
Kombes Pol Yade Setiawan Ujung mengatakan vaksinasi sebagai Game Changer Keberhasilan Operasi Aman Nusa II Polri Dalam Menangani Covid 19.
Salah satu temuan menarik yang ditemukan Kombes Pol Yade Setiawan Ujung dalam disertasinya adalah adanya perubahan kebijakan penambahan vaksinasi yang menjadi game changer policy.
Pada tahap awal operasi aman Nusa II di tahun 2020 berubah setelah program vaksinasi digulirkan karena Polri aktif melakukan vaksinasi door to door dan dititik keramaian, ujar Yade Setiawan Ujung.
Penelitian Kombes Pol Yade Setiawan Ujung berhasil menemukan bahwa partisipasi masyarakat menjadi tinggi dalam program vaksinasi ini khususnya di periode tahun 2021 sehingga mampu melandaikanTINGGI dalam kurva Covid - 19.
Program vaksinasi menjadi salah satu kunci keberhasilan Operasi Aman Nusa II dalam melakukan penanggulangan Covid-19 yang turut dilaksanakan oleh Polri, imbuhnya.
Dalam kebijakan tersebut memerlukan keterlibatan masyarakat untuk menerima dan melakukan program vaksinasi merupakan bentuk pengayaan dari proses preventif yang diinstruksikan langsung oleh Pemerintah Pusat untuk melengkapi kebijakan penanggulangan Covid-19 selain protokol kesehatan dan penguatan 3 (Testing, Tracing, dan Treatment), pungkasnya.
Polrestabes Bandung memprioritaskan program vaksinasi dalam operasi Aman Nusa II sebagai bentuk pelaksanaan instruksi langsung dari Pemerintah Pusat, tuturnya.
Temuan ini berimplikasi pada elemen dalam model kebijakan publik yang selama ini disepakati para Scholar Administrasi Publik seperti Dye (2013), Thedoulou (1995), Dunn (2003), dan Patton (1993), jelasnya.
Elemen tersebut adalah perumusan kebijakan, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan dan evakuasi kebijakan, kata Yade Setiawan Ujung.
Dengan adanya temuan ini, maka ternyata ada elemen lain dalam kebijakan publik agar objektif dalam perumusan kebijakan dapat dicapai yaitu elemen Pro Aktif, ungkapnya
Tanpa adanya pendekatan Pro Aktif dari Polri untuk turun door to door serta masifnya kampanye terkait efektivitas vaksinasi, maka partisipasi publik tidak akan setinggi yang diharapkan, tandasnya.
Selain itu, perubahan kebijakan yang responsif ini mengindikasikan adanya proses evaluasi yang dilakukan Polri khususnya Polrestabes Bandung secara dinamis dengan temuan dilapangan, katanya.
Pada tahap awal operasi aman Nusa II di tahun 2020 berubah setelah program vaksinasi digulirkan karena Polri aktif melakukan vaksinasi door to door dan dititik keramaian, ujar Yade Setiawan Ujung.
Penelitian Kombes Pol Yade Setiawan Ujung berhasil menemukan bahwa partisipasi masyarakat menjadi tinggi dalam program vaksinasi ini khususnya di periode tahun 2021 sehingga mampu melandaikan tinggi dalam kurva Covid - 19.
Program vaksinasi menjadi salah satu kunci keberhasilan Operasi Aman Nusa II dalam melakukan penanggulangan Covid-19 yang turut dilaksanakan oleh Polri, imbuhnya.
Dalam kebijakan tersebut memerlukan keterlibatan masyarakat untuk menerima dan melakukan program vaksinasi merupakan bentuk pengayaan dari proses preventif yang diinstruksikan langsung oleh Pemerintah Pusat untuk melengkapi kebijakan penanggulangan Covid-19 selain protokol kesehatan dan penguatan 3 (Testing, Tracing, dan Treatment), pungkasnya.
Polrestabes Bandung memprioritaskan program vaksinasi dalam operasi Aman Nusa II sebagai bentuk pelaksanaan instruksi langsung dari Pemerintah Pusat, tuturnya.
Temuan ini berimplikasi pada elemen dalam model kebijakan publik yanh selama ini disepakati para Scholar Administrasi Publik seperti Dye (2013), Thedoulou (1995), Dunn (2003), dan Patton (1993), jelasnya.
Elemen tersebut adalah perumusan kebijakan, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan dan evakuasi kebijakan, kata Yade Setiawan Ujung.
Dengan adanya temuan ini, maka ternyata ada elemen lain dalam kebijakan publik agat objektif dalam perumusan kebijakan dapat dicapai yaitu elemen Pro Aktif, ungkapnya
Tanpa adanya pendekatan Pro Aktif dari Polri untuk turun door to door serta masifnya kampanyr terkait efektivitas vaksinasi, maka partisipasi publik tidak akan setinggi yang diharapkan, tandasnya.
Selain itu, perubahan kebijakan yang responsif ini mengindikasikan adanya proses evaluasi yang dilakukan Polri khususnya Polrestabes Bandung secara dinamis dengan temuan dilapangan, katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
