REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto menyebut, peran Presiden Jokowi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran kelak belum dibahas. Dia memastikan Jokowi dan Prabowo akan membahas ihwal peran tersebut.
"Ya tentu nanti akan dibahas antara Pak Presiden (Jokowi) dan Pak Prabowo," kata Airlangga usai acara buka puasa keluarga besar Partai Golkar bersama Prabowo-Gibran di markas partai berlogo pohon beringin itu, Jakarta Barat, Jumat (29/3/2024).
Airlangga juga menyebut bahwa Koalisi Indonesia Maju (KIM), barisan partai-partai pendukung Prabowo-Gibran, belum membahas jabatan yang akan diduduki Jokowi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. "Kita belum bicara sampai di situ," ujar menteri senior di kabinet pemerintahan Presiden Jokowi itu.
Sebagai gambaran, Jokowi diketahui secara luas adalah tokoh sentral di balik pencalonan dan kemenangan Prabowo-Gibran. Belakangan, berembus isu bahwa Jokowi meminta agar sejumlah nama dijadikan menteri di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Koordinator Staf Khusus Presiden RI, Ari Dwipayana membantah isu tersebut. "Pengangkatan menteri dalam kabinet mendatang sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden terpilih setelah dilantik 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan menanggapi isu keterlibatan Presiden Jokowi dalam pembentukan kabinet berikutnya di Jakarta, Senin (25/3/2024).
Sementara itu, cawapres pemenang Pilpres 2024, Gibran Rakabuming Raka menyebut susunan kabinet pemerintahannya kelak diputuskan sepenuhnya oleh capres pendampingnya, Prabowo Subianto. Kendati begitu, Gibran tak memungkiri bahwa Presiden Jokowi turut memberikan masukan.
"Ya mungkin masukan (ada dari Presiden Jokowi), tapi penentunya di Pak Prabowo," kata Gibran kepada wartawan usai acara silaturahmi dan buka puasa bersama TKN Prabowo-Gibran di Jakarta, Senin (25/3/2024) malam.
Putra sulung Presiden Jokowi itu menegaskan bahwa bapaknya tidak menitipkan nama kandidat menteri kepada Prabowo. Dia mengklaim bahwa Jokowi juga tidak menitipkan nama kandidat menteri lewat dirinya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika