REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa mesin partainya di seluruh Indonesia solid dalam mendukung Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Ia menuding, gembosnya suara pasangan calon nomor urut 3 itu diakibatkan oleh penyalahgunaan kekuasaan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Diketahui, Ganjar-Mahfud tak menang di satupun provinsi di Indonesia. Bahkan di daerah-daerah yang notabenenya merupakan kandang dari PDIP, seperti Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Sulawesi Utara.
"Mesin partai sangat solid sampai diintimidasi, kalau kita diintimidasi. Kan kita ini berhadapan dengan abuse of power dari Presiden Jokowi yang semua aspek dikerahkan, bansosnya, instrumen hukumnya, hasilnya sudah disetting terlebih dahulu seperti zaman Orde Baru," ujar Hasto di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta, Kamis (21/3/2024) malam.
Menurutnya, kekuatan-kekuatan penggerak suara PDIP dan Ganjar-Mahfud juga mengalami intimidasi. Padahal berdasarkan survei internalnya, sentimen positif dari publik terhadap pasangan calon nomor urut 3 itu selalu positif.
"Lalu bagaimana dengan kemenangan di luar negeri yang tanpa bansos, tanpa intimidasi yang memberikan kemenangan bagi Ganjar-Mahfud. Ini pertama kali hasil pilpres di luar negeri berbeda dengan hasil yang di dalam negeri," ujar Hasto.
"Bagi yang merasa menang memanipulasi itu adalah kemenangan sementara. Jadi mereka tentu saja yang berjuang kebenaran, kalau mimpi pun mimpi perjuangan. Bagi mereka yang menyalahgunakan kekuasaan, mimpinya itu mimpi hukuman," sambungnya menegaskan.
Ganjar sendiri menanggapi kekalahannya di semua provinsi pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Beberapa di antara kekalahannya justru terjadi di provinsi yang merupakan kandang PDIP, seperti Jawa Tengah, Bali, dan Sulawesi Utara.
Kendati demikian, ia tak lagi berbicara praktik penggembosan terhadap pasangan calon nomor urut 3 itu. Jelasnya, bukti-bukti praktik kecurangan tersebut akan disampaikan dalam gugatan sengketa pemilihan presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Jadi kami tidak bisa kembali ke cerita gembos-menggembos, tapi cerita yang ada dari hasil yang ada inilah yang akan dijadikan bukti nanti dari kawan-kawan tim hukum," ujar Ganjar di Posko Teuku Umar, Jakarta.
Rencananya, pendaftaran Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke MK akan dilakukan besok atau Sabtu (23/3/2024). Sebab, mereka sudah menampung aspirasi rakyat yang melihat tercorengnya pelaksanaan kontestasi nasional.
Salah satunya adalah upaya terstruktur, sistematis, dan masif yang terjadi di banyak tempat pemungutan suara (TPS). Di banyak TPS, ditemukan banyaknya penggelembungan suara yang melebihi jumlah daftar pemilih tetap (DPT).
"Satu-satunya lembaga yang kita bisa harapkan mengadili dengan fair, ya MK. Jadi bukan kenapa baru sekarang, tapi waktunya baru boleh sekarang," ujar Ganjar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
