REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan, kerawanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 lebih tinggi dibandingkan pemilihan presiden dan legislatif. Sebab, terdapat kemungkinan terjadi kerusuhan antarkelompok pendukung yang lebih besar selama kontestasi serentak tersebut.

TNI sendiri sudah memetakan 15 provinsi yang memiliki kerawanan tinggi pada Pilkada 2024. Seluruh provinsi di Pulau Jawa, kecuali Banten dan Daerah Istimewa Yogyakarta masuk dalam kerawanan yang dipetakan oleh institusinya.

"Ke-15 provinsi tersebut adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku dan Maluku Utara, dan enam provinsi di Papua," ujar Agus dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR, Kamis (21/3/2024).

Masing-masing provinsi tersebut memiliki jenis dan macam kerawanan yang berbeda-beda. Mulai dari konflik SARA, pendukung pasangan calon yang fanatik, dan elite politik di daerah-daerah tersebut.

"Konflik di daerah basis parpol tertentu sampai dengan konflik bersenjata yang terjadi di Papua," ujar Agus.

Untuk mengamankan pelaksanaan Pilkada 2024, TNI telah menyiapkan 133.416 personel. Jumlah personel itu tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang difasilitasi dengan alutsista yang memadai.

Lebih terperinci, sebanyak 7.823 personel diterjunkan di wilayah Kodam Jaya, 10.708 personel di Kodam IX/Udayana, 9.795 personel di Kodam IV/Diponegoro. Lalu, 7.711 personel diterjunkan di wilayah Kodam I/Bukit Barisan, 4.621 personel di wilayah Kodam XVII/Cenderawasih, hingga 9.365 personel di wilayah Kodam III/Siliwangi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika