REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Faozan Amar, Dosen FEB UHAMKA dan Direktur Eksekutif Al Wasath Institute
Dulu mahasiswa hanya dituntut untuk belajar di dalam kelas, membuka buku, dan harus mengerjakan tugas yang diberikan dosen. Hingga lahirlah Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi yang mengatur kebijakan hak belajar bagi mahasiswa di luar program studi yang disebut dengan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
Program ini dimaksudkan untuk mewujudkan proses pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Selain itu, MBKM juga mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja, serta memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menentukan mata kuliah yang akan diambilnya.
Tujuannya untuk meningkatkan link and match dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dalam mempersiapkan kompetensi mahasiswa masuk dan menciptakan dunia kerja sejak awal. Mahasiswa tak hanya dituntut belajar di kelas, tetapi mahasiswa bisa melakukan kegiatan magang, pertukaran mahasiswa, penelitian di luar kampus, pengabdian masyarakat, dan kegiatan lainnya yang tercantum dalam program MBKM.
Menariknya, hasil dari kegiatan kegiatan tersebut bisa dikonversikan ke dalam nilai mahasiswa di akhir semester. Namun, di balik fleksibilitas program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ada beberapa tantangan yang masih terjadi dalam proses pelaksanaan MBKM, antara lain: Pertama, Konversi nilai mahasiswa belum terpenuhi. Sehingga nilai hasil program MBKM ini belum diolah dan belum bisa dijadikan hasil nilai yang akan digunakan di akhir semester.
Kedua, Proses masih manual. Hal ini karena masih perguruan tinggi belum memiliki sistem untuk proses pengelolaan data. Dampaknya, perguruan tinggi kesulitan dalam melakukan pengelolaan nilai dan data mahasiswa peserta MBKM. Belum lagi data yang tidak dimasukkan secara otomatis tersebut bisa menimbulkan permasalahan lain, misalnya data yang terselip.
Ketiga, Perlu penyesuaian. Karena merupakan program baru, sehingga membutuhkan persiapan yang matang agar proses kegiatan yang dilakukan bisa berjalan lancar. Keempat, masih ada kampus yang belum tahu proses pengakuan nilai. Sehingga belum bisa mengakui sepenuhnya nilai yang dihasilkan mahasiswa yang ikut program MBKM.
Kelima, kesalahan manajemen dalam melakukan konversi nilai. Hal ini karena perguruan tinggi belum sepenuhnya paham bagaimana melakukan proses pengkonversian nilai dengan baik dan benar.
Trysha Yulindaputri, Sutrisno Sutrisno (2023) menemukan Problematika dan tantangan yang dihadapi oleh PTKIN dalam melaksanakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di antaranya, yaitu mekanisme kolaborasi antara PTKIN dan program studi dengan pihak luar, perubahan paradigma pada PTN-BH dalam bersaing skala internasional dan mekanisme magang di luar program studi.
Sedangkan Mariati (2021) menjelaskan tantangan yang dihadapi perguruan tinggi dalam pengembangan kurikulum khususnya di era Industri 4.0 adalah menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan literasi baru, yakni literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia yang berporos kepada pengembangan karakter lulusan yang berakhlak mulia.
Hasil penelitian Trysha Yulindaputri, Sutrisno Sutrisno (2023) menunjukkan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam proses pelaksanaannya memerlukan pedoman atau rekomendasi dari pimpinan PTKIN dan antar PTKIN. Beberapa PTKIN masih ragu-ragu dan belum memiliki kesiapan untuk mengimplementasikan prinsip Merdeka Belajar Kampus Merdeka saat ini, persoalan yang dihadapi adalah perubahan pola pikir yang memakan waktu cukup lama.
Penelitian Azwar Annas, Arik Maghfirotul Mukarom dan Sutiah (2023) menjelaskan bahwa dari implementasi pengembangan kurikulum saat ini yang menggunakan platform Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), terdapat kendala-kendala terutama bagi perguruan tinggi yang belum mempunya kesiapan terkait dengan sumber daya manusia dan sarana prasana yang berimbas pada adanya kemitraan dan kolaborasi antar perguruan tinggi.
Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, perguruan tinggi dapat melakukan dengan cara-cara sebagai berikut; pertama, melakukan konversi kegiatan belajar luar lama menjadi kegiatan MBKM. Contohnya beberapa kegiatan yang sudah dilakukan oleh mahasiswa di kampus pada kegiatan BKD luar prodi misalnya magang, pertukaran mahasiswa, hingga KKN. Untuk melakukan konversi, beberapa syarat syang harus diperhatian; hak belajar di luar prodi maksimal 3 semester dan maksimal SKS untuk kegiatan MBKM adalah 60 SKS.
Kedua, Menyesuaikan kurikulum, capaian pembelajaran (CPL), dan capain pembelajaran mata kuliah (CPMK), sehingga proses MBKM bisa berjalan dengan baik. Proses penyesuaian ini sangat penting, terutama pada tahapan pemenuhan kebutuhan industri kepada lulusan. Kampus dapat mendiskusikan dengan pihak mitra industri atau pengguna layanan dan juga dengan perguruan tinggi atau prodi lain.
Ketiga, Kampus menyiapkan tim khusus MBKM untuk memperlancar pelaksanaan program. Sebab kegiatan MBKM yang cukup rumit dengan berbagai macam persyaratan, membuat perguruan tinggi harus sigap dalam menyiapkan, mengorganisir, melaksanakan dan mengevaluasi program dengan baik dan benar.
Keempat, Menyediakan sistem akademik yang mendukung MBKM. Hal ini karena MBKM sangat berdampak pada kegiatan pengolahan data di perguruan tinggi. Karena itu, perlu dipastikan bahwa proses pengelolaan juga harus disesuaikan. Setiap perguruan tinggi perlu memiliki sistem pengelolaan akademik yang mendukung. Mulai dari proses pendaftaran hingga melakukan pendataan ke PDDIKTI.
Itulah beberapa tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), beserta dengan beberapa solusi yang ditawarkan. Tentu hal tersebut masih bisa berubah sesuai dengan dinamika yang menyertainya. Namun, kita harus optimis bahwa program MBKM akan memberikan manfaat yang maksimal dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Wallahua’lam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
