REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi mengatakan, pihaknya masih fokus dalam mengawal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga 20 Oktober 2024. Apalagi, ia juga menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) di Kabinet Indonesia Maju.
Karena itu, Projo belum memikirkan kursi menteri yang didapatkan dalam kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Hal itu mengingat, sambung dia, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin masih tersisa sekira tujuh bulan lagi.
"Kan pemerintahan ini kan baru abisnya nanti tujuh bulan lagi. Ya kalau partai mau bicara nggak apa-apa, itu hak, tapi kalau kita sih nunggu aja lah nunggu pemerintahan ini selesai," ujar Budi di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (19/3/2024).
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Firman Soebagyo mengaku, tak tahu adanya kabar yang menyebut partainya akan mendapatkan lima kursi menteri di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Namun jika benar, tentu ada kalkulasi politik yang membuat partai berlambang pohon beringin itu mendapatkan kursi tersebut.
Menurut Firman, kalkulasi politik pertama adalah saat Partai Golkar-lah yang pertama mendeklarasikan Gibran sebagai calon wakil presiden (cawapres). Dia menyebut, Gibran menjadi salah satu faktor Prabowo memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Pertimbangan-pertimbangan itu kan, pertama memang Golkar ini kan kemarin dalam prosesnya mencalonkan juga salah satunya yang menjadi poin kemenangan ini kan Mas Gibran diusung oleh Golkar," ujar Firman di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2024).
Kedua, ia meyakini, Partai Golkar menjadi pemenang kedua Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. Terdapat peluang partai berlambang pohon beringin itu mendapatkan lebih dari 100 kursi di DPR.
"Dan alhamdulillah untuk nanti ke depan di legislatif ini kan Golkar mendapatkan posisi kursi yang cukup signifikan perubahannya. Jadi ini ada kalkulasi politik tentunya, nah kalkulasi politik ini yang mungkin direpresentasikan," ujar Firman.
Kendati demikian, Firman menjelaskan, hingga saat ini belum ada pembicaraan terkait kabinet antara Prabowo dengan ketua umum partai politik Koalisi Indonesia Maju. Di samping juga, penyusunannya juga merupakan hak prerogatif Prabowo.
"Tentunya itu nanti akan menjadi domainnya Pak Ketua Umum dengan presiden terpilih," ujar anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
