Kritik atas wacana pembiayaan program makan siang gratis dari BOS juga datang dari kalangan DPR. Rencana itu dinilai tidak logis mengingat jumlah dana BOS diperkirakan tidak akan cukup untuk menutup kebutuhan anggaran program tersebut.

“Wacana anggaran makan gratis akan diambilkan dari dana BOS itu layak dipertanyakan karena jelas tidak mungkin besaran dana BOS existing dari APBN yang saat ini berkisar Rp 51 triliun harus dialihkan untuk program yang butuh anggaran lebih dari Rp 450 triliun. Mungkin Pak Menko Perekonomian sendiri saat ini sedang bingung dari mana alokasi anggaran untuk membiayai program makan siang gratis,” ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda dalam keterangannya, Jumat (1/3/2024). 

Huda menjelaskan, besaran dana BOS setiap tahun hanya berkisar Rp 51 triliun. Dana tersebut terdiri dari BOS reguler, BOS afirmasi, dan BOS PAUD. Selama ini dana BOS diperuntukkan membantu belanja operasional 217 ribu sekolah di seluruh Indonesia. 

“Kalau dari besaran kebutuhan program makan siang gratis pasti tidak mungkin jika diambilkan dari dana program BOS. Makanya saya tidak paham maksud dari Pak Menko Perekonomian,” ujarnya. 

Sebagai gambaran, lanjut Huda, dana BOS pada 2023 untuk sekolah dasar (SD) hanya berkisar Rp 900 ribu per siswa per tahun. Sedangkan untuk makan siang gratis yang dianggarkan Rp 15 ribu per siswa per hari. Jika dihitung kebutuhan tersebut selama 30 hari selama setahun maka dana yang dibutuhkan sekitar Rp 5,4 juta per siswa per tahun.

“Maka jika dana BOS digunakan untuk makan siang gratis maka sudah pasti alokasi anggarannya harus ditingkatkan hingga 1.000 persen,” katanya. 

Huda mengatakan, program makan siang gratis membutuhkan waktu panjang untuk benar-benar layak diterapkan secara berkelanjutan. Dibutuhkan studi kelayakan dan exercises secara simultan sebelum dilaksanakan di berbagai sekolah di Indonesia. “Studi kelayakan ini diperlukan agar program makan siang gratis ini sesuai dengan tujuan awal dan tepat sasaran,” katanya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika