Senin 26 Feb 2024 12:06 WIB

Ironi Universitas Pancasila: Rektor Dilaporkan Usai Kampus Bentuk Satgas Kekerasan Seksual

Rektor UP Edie Toet Hendratno dilaporkan oleh pejabat bagian humas berinisial RZ.

Rektor Universitas Pancasila, Edie Toet Hendratno saat melantik Satgas PPKS pada Desember 2023 lalu. Belakangan Edie dilaporkan ke polisi atas dugaan pelecehan seksual.
Foto:

Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi mendukung keberanian korban dugaan pelecehan seksual di Universitas Pancasila untuk melapor ke polisi. Siti mengamati ada faktor ketimpangan relasi dalam kasus tersebut. 

"Kami mendukung langkah korban untuk melaporkan pelecehan seksual yang dialaminya ke sistem peradilan pidana," kata Siti kepada Republika, Ahad (25/2/2024). 

Siti menekankan keberanian korban haruslah didukung tidak hanya oleh keluarga, namun juga oleh ekosistem di perguruan tinggi dimana korban berada. Sehingga korban tidak mengalami reviktimisasi. 

"Dukungan dimaksud adalah dengan memberikan perlindungan, memastikan tidak mendapatkan sanksi dan memfasilitasi pemulihannya," ujar Siti. 

Siti menganalisis adanya ketimpangan relasi antara korban dengan terduga pelaku. Hal ini didasarkan kronologi yang disampaikan oleh korban. 

"Terjadi relasi yang timpang antara pelaku dan korban yaitu antara atasan-bawahan, dan antara laki-laki dan perempuan. Kerentanan korban sebagai bawahan dan perempuan dimanfaatkan oleh pelaku," ujar Siti. 

Siti menegaskan pelecehan seksual yang dialami korban termasuk salah satu bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Sehingga ia mendorong penerapan pasal 6 UU TPKS oleh penyidik agar menunjukkan UU TPKS telah berlaku efektif. 

"Namun, kami berharap penyidik dan/atau pendamping korban untuk berkoordinasi dengan UPTD PPA dan LPSK untuk pemenuhan hak korban. Mengingat pelaku memiliki kuasa di atas korban," ujar Siti.

Satgas PPKS UP

Laporan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap Rektur UP Prof Eddie Toet Hendratmo terbilang ironis lantaran kampus itu belum lama ini membentuk satuan tugas (satgas) pencegahan dan penanganan kekerasan seksual untuk menciptakan rasa aman para mahasiswa di kampus tersebut. Pelantikan dan pengambilan sumpah satgas (Satgas PPKS) pada 15 Desember 2023 lalu bahkan dilakukan langsung oleh sang rektor.

"Pembentukan Satgas PPKS ini adalah salah satu upaya UP dalam melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi," kata Prof. Edie Toet Hendratno saat itu.

Menurut dia pembentukan Satgas PPKS bertujuan untuk mengantisipasi agar segala bentuk kekerasan seksual di lingkungan kampus tidak terjadi, sehingga UP dapat menjadi kampus yang aman dari kekerasan seksual. Satgas PPKS UP memiliki beberapa fungsi utama dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual, yaitu memberikan program edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan seksual dan cara mencegahnya.

Selain itu juga memberikan pelatihan kepada berbagai pihak, termasuk pimpinan, dosen, mahasiswa, petugas penegak hukum, tenaga medis, guru, dan masyarakat umum, untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menangani pelecehan seksual, mengadvokasi perubahan kebijakan dan perundang-undangan yang mendukung pencegahan pelecehan seksual.

"Satgas PPKS juga dapat melakukan investigasi dengan melakukan penyelidikan dan investigasi terhadap laporan pelecehan seksual untuk mengumpulkan bukti dan menegakkan hukum, memberikan dukungan kepada korban," kata Prof Edie Toet.

Sebanyak 11 orang Satgas PPKS UP periode 2023-2025 yang dilantik pada kesempatan ini secara resmi diambil sumpah dan diberikan tanggung jawab untuk melibatkan diri dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) ikut menaruh perhatian atas kasus ini. Bahkan KPPPA menganggap dugaan kasus ini sebagai ironi dunia kampus. 

"Justru ironis ketika ini (dugaan pelecehan) dilakukan oleh figur yang seharusnya memberikan perhatian, melindungi. Ini akan jadi perhatian kita," kata Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan KPPPA, Ratna Susianawati kepada Republika, Senin (26/2/2024). 

Satgas PPKS UP sebenarnya memiliki beberapa fungsi diantaranya memberikan edukasi tentang kekerasan seksual dan cara mencegahnya; memberikan pelatihan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menangani pelecehan seksual; mengadvokasi perubahan kebijakan dan perundang-undangan yang mendukung pencegahan pelecehan seksual.

"Kita harapkan dengan terbentuknya satgas ini kasus kekerasan seksual bisa dikurangi tapi ternyata masih saja terjadi," ujar Ratna. 

Sehingga, Ratna berharap Satgas PPKS di UP tersebut dapat bekerja maksimal mencegah dan menangani kekerasan seksual. Ratna tak ingin pembentukkan Satgas PPKS UP sekadar formalitas. 

"Ini kan kadang-kadang kita berharap hal ini nggak sekadar simbolik, tapi kerja implementasi untuk jadi deteksi dini terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus," ujar Ratna. 

 

photo
Kampus Negeri Gandeng Pinjol - (Republika)

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement