REPUBLIKA.CO.ID, CILACAP -- Perkumpulan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, mendukung sistem penyerapan gabah dan beras hasil panen petani yang diinisiasi Perum Bulog Banyumas sebagai salah satu upaya meningkatkan cadangan beras pemerintah.
"Pada prinsipnya, kami sebagai mitra kerja siap mendukung sistem yang diinisiasi Bulog Banyumas. Cuma kan Bulog itu dalam membeli gabah dan beras harus merujuk pada instruksi presiden terkait harga pembelian pemerintah (HPP)," kata Ketua Perpadi Kabupaten Cilacap Sunarman.
Dengan demikian, kata dia, ketika harga gabah dan berasnya masih tinggi atau di atas HPP dapat dipastikan komoditas pangan itu tidak terserap oleh Bulog atau dijual oleh petani ke pasar umum. Padahal saat sekarang, harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani sudah mencapai kisaran Rp 8.000 per kilogram atau jauh di atas HPP yang sebesar Rp 5.000 per kilogram.
Sementara harga beras di tingkat penggilingan saat sekarang sudah mencapai kisaran Rp 15.000 per kilogram. Sehingga harga beras di pasaran berkisar Rp 16.000–Rp 17.000 per kilogram.
"Kalau Bulog bisa menemukan skema terkait harga, barangkali gabah dan beras hasil panen petani bisa terserap. Atau di luar (pasaran) harganya turun, maka harganya Bulog bisa masuk, sehingga bisa terserap," kata dia yang juga pengusaha penggilingan padi "Sri Kencana" Desa Kalikudi, Kecamatan Adipala, Cilacap.
Ia mengatakan jika HPP dinaikkan tentunya tetap akan berdampak terhadap kenaikan harga beras di pasaran, sehingga inflasi tidak bisa terkendali. Bahkan bagi pengusaha jika HPP tersebut dinaikkan, kata dia, harga pembelian gabah dan beras dari petani pun ikut naik.
"Terus keuntungannya kalau toh ada misalnya, ya segitu-gitu saja. Artinya persentase terhadap margin semakin mengecil," katanya.
Pria yang akrab disapa Maman itu mengatakan saat sekarang hampir semua stok cadangan beras pemerintah berasal dari luar negeri karena pasokan dari dalam negeri terhambat.
Menurut dia, ada dua hal yang dapat menekan atau menurunkan harga beras di pasaran, yakni kecepatan impor berasnya signifikan atau tidak signifikan. Selain itu, kata dia, luasan cakupan panennya signifikan atau tidak signifikan untuk memenuhi kebutuhan pasar.
"Kalau kecepatan impor beras maupun luas panennya tidak signifikan, mungkin bisa menurunkan harga tetapi tidak banyak," katanya.
Kendati demikian, dia mengakui salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk menekan harga beras di pasaran adalah melalui impor. Karena panen yang berlangsung di sejumlah daerah dalam beberapa daerah belum mampu memenuhi kebutuhan pasar.
Dalam hal ini, dia mencontohkan panen padi di beberapa wilayah Kabupaten Cilacap pada periode Desember-Januari belum bisa terserap oleh Bulog karena selain harganya masih tinggi, juga langsung dijual ke pasar umum. "Memang harus impor karena selain telah mengantongi izin impor sebanyak 2 juta ton beras, 600 ribu ton yang baru masuk itu merupakan sisa impor 2023 yang direalisasikan pada 2024. Tinggal yang 2 juta ton ini bisa apa enggak kecepatannya signifikan dengan kebutuhan pasar dalam negeri," kata Maman.
Jika kecepatan impornya tidak signifikan, harga beras di pasaran diperkirakan tidak akan bergejolak naik tetapi tetap bertahan pada harga yang tinggi. "Filosofi dasarnya adalah kalau mau menurunkan harga, ya banjiri pasar dengan apa yang dibutuhkan. Kalau tidak bisa membanjiri, otomatis harga di pasar naik terus," katanya menegaskan.
Akan tetapi dari semua itu, kata dia, pihaknya siap mendukung sistem penyerapan yang diinisiasi Bulog Cabang Banyumas untuk meningkatkan cadangan beras pemerintah serta mengendalikan harga saat panen raya yang diperkirakan berlangsung pada April.
Pimpinan Cabang Perum Bulog Banyumas Rasiwan mengaku telah menginisiasi dan merancang sistem atau perangkat kerja untuk memenuhi target pengadaan pangan Bulog Banyumas tahun 2024 yang sebesar 30.000 ton setara beras. Dalam hal ini, pihaknya membuat demonstrasi plot (demplot) penyerapan di sentra-sentra produksi terutama Kabupaten Cilacap dan Banyumas yang wilayahnya luas serta bentuk tim yang terdiri atas 10 gabungan kelompok tani (gapoktan), satu mitra kerja yang memiliki peralatan lengkap dan sarana prasarananya mendukung, satu orang penyuluh pertanian lapangan (PPL) dari Dinas Pertanian setempat, serta satu petugas Bulog untuk memeriksa kualitas.
"Tim tersebut akan bergerak ke wilayah yang panen untuk memproses gabah atau beras hasil panen petani yang akan masuk ke Bulog," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Kamis (15/2).
Ikuti Whatsapp Channel Republika