REPUBLIKA.CO.ID, KLATEN -- Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengunjungi RSUP dr. Soeradji Kabupaten Klaten, Rabu (31/1/2024). Pada kunjungan tersebut juga dihadiri oleh bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Basuki Hadimuljono, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, Pj Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Nana Sudjana, Wakil Bupati Kabupaten Klaten, Yoga Hardaya, serta jajaran manajemen RSUP dr Soeradji.
Jokowi ingin memastikan bahwa pelayanan JKN di RSUP dr Soeradji berjalan optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam kunjungannya, Jokowi mengapresiasi langkah RSUP dr. Soeradji dalam melayani peserta JKN. Semuanya berjalan dengan optimal dan sudah semakin baik.
"Pelayanannya JKN di RSUP dr Soeradji sudah bagus dan wajib ditingkatkan terus. Antrean peserta masih ada, tetapi sudah tidak lama seperti dulu," ungkap Jokowi dalam siaran persnya.
Jokowi juga mengapresiasi RSUP dr Soeradji dalam menghadirkan layanan canggih untuk peserta JKN. Layanan canggih yang dihadirkan ini dapat membantu peserta JKN untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang semakin berkualitas.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, mengatakan layanan yang dijamin Program JKN bagi masyarakat Indonesia sangat komprehensif. Mulai dari layanan kesehatan primer, rujukan, hingga layanan penunjang lainnya.
"Layanan JKN ini hadir untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali masyarakat di Kabupaten Klaten. Bahkan pasien di RSUP dr Soeradji sendiri rata-rata adalah peserta JKN," ujar Ghufron.
Ghufron mengatakan saat ini jumlah peserta JKN telah mencapai 267,3 juta atau 95,75 persen dari total penduduk Indonesia. Sedangkan jumlah peserta JKN di Kabupaten Klaten per 1 Januari 2024 telah mencapai 1,27 juta atau 98,28 persen dari keseluruhan jumlah penduduk.
"Untuk melayani peserta JKN di Kabupaten Klaten, BPJS Kesehatan telah menjalin kerja sama dengan 137 FKTP dan 15 FKRTL. Kami terus berupaya untuk meningkatkan layanan JKN di Kabupaten Klaten melalui Janji Layanan JKN yang sudah diterapkan di seluruh fasilitas kesehatan, termasuk di RSUP dr Soeradji," kata Ghufron.
Ghufron menjelaskan bahwa semakin banyak peserta JKN, juga meningkatkan jumlah pemanfaatan layanan JKN. Di tahun 2023, terdapat 606,7 juta pemanfaatan atau 1,6 juta pemanfaatan per hari, baik pelayanan sehat dan pelayanan sakit.
"Sedangkan di Provinsi Jawa Tengah total pemanfaatan layanan JKN sejumlah 87,7 juta atau 276,9 ribu pemanfaatan per hari selama tahun 2023," tambah Ghufron.
Pada tahun 2023, BPJS Kesehatan telah mengeluarkan biaya sebesar Rp 250,71 miliar untuk menjamin penyakit berbiaya katastropik di Kabupaten Klaten. Dari jumlah tersebut, biaya penjaminan terbesar adalah penyakit jantung yang mencapai Rp 173,34 miliar.
"Masyarakat harus sadar akan penyakit berbiaya katastropik, seperti penyakit jantung, stroke, kanker, dan gagal ginjal. Biaya yang harus dikeluarkan untuk pengobatan tersebut sangatlah tinggi. Melalui Program JKN, negara hadir memberikan jaminan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia," jelas Ghufron.
Ghufron juga mengajak masyarakat untuk menjalani pola hidup sehat. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya penyakit berbiaya katastropik dan penyakit lainnya.
"Sehat merupakan anugerah paling nikmat bagi manusia. Dengan masyarakat yang sehat, Indonesia dapat semakin maju dan bersaing di kancah internasional," kata Ghufron.
BPJS Kesehatan terus berupaya untuk meningkatkan layanan JKN. Salah satu upaya yang dilakukan adalah bekerja sama dengan fasilitas kesehatan seperti RSUP dr. Soeradji, pemerintah daerah, dan stakeholder terkait untuk meningkatkan aksesibilitas layanan JKN.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
