Rabu 31 Jan 2024 09:28 WIB

Nasib Jokowi Setelah tak Jadi Presiden, Ini Kata Sekjen PDIP

PDIP memastikan Jokowi tak lagi jadi presiden pada 20 Oktober 2024.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Agus raharjo
Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud Hasto Kristiyanto didampingi Ketua Tim Penjadwalan TPN Ganjar-Mahfud Aria Bima memberikan keterangan terkait persiapan kampanye akbar pasalon Ganjar-Mahfud di Media Lounge TPN, Jakarta, Selasa (30/1/2024). Pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud Md akan menggelar kampanye akbar dalam bentuk konser Salam Metal di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Sabtu (3/2/2024). Konser Salam Metal digagas atas buah hasil keinginan atau kehendak rakyat. Hal ini selaras dengan tema dari kampanye akbar pasangan calon nomor urut tiga, Ganjar-Mahfud yaitu Hajatan Rakyat.
Foto: Republika/Prayogi
Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud Hasto Kristiyanto didampingi Ketua Tim Penjadwalan TPN Ganjar-Mahfud Aria Bima memberikan keterangan terkait persiapan kampanye akbar pasalon Ganjar-Mahfud di Media Lounge TPN, Jakarta, Selasa (30/1/2024). Pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud Md akan menggelar kampanye akbar dalam bentuk konser Salam Metal di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Sabtu (3/2/2024). Konser Salam Metal digagas atas buah hasil keinginan atau kehendak rakyat. Hal ini selaras dengan tema dari kampanye akbar pasangan calon nomor urut tiga, Ganjar-Mahfud yaitu Hajatan Rakyat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menanggapi pernyataan Muhammad Guntur Soekarnoputra terkait Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia hanya memastikan, Jokowi sudah tak akan menjadi presiden lagi pada 20 Oktober 2024.

"Nasib Pak Jokowi bagaimana? 20 Oktober berdasarkan ketentuan konstitusi, Pak Jokowi menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai presiden," ujar Hasto di Media Center Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Jakarta, Selasa (30/1/2024).

Baca Juga

Pada sisa masa kepemimpinannya, PDIP berharap Jokowi dapat meninggalkan warisan yang baik. Salah satunya adalah memastikan Pemilu 2024 berjalan dengan jujur dan adil.

"Pemilu yang tanpa intimidasi. Semakin banyak intimidasi oleh oknum-oknum aparat, maka semakin banyak rakyat yang bergerak melakukan koreksi atas penyalahgunaan kewenangan itu," ujar Hasto.

Sebelumnya, Guntur mengatakan bahwa saat ini untuk fokus terlebih dahulu terhadap pemenangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 2024. Adapun persoalan Joko Widodo (Jokowi) setelah masa kepemimpinannya habis, lebih baik dibahas nanti.

"Kalau itu (menang Pilpres 2024) sudah tercapai, kekuasaan dan hak prerogratif ada di Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Baru yang lain kalau kita apa-apain gampang, termasuk Jokowi tuh mau kita apain, kita nantilah," ujar Guntur di Rumah Aspirasi Relawan, Jakarta, Senin (29/1/2024).

Saat ini, pemenangan Ganjar-Mahfud harus diprioritaskan jelang Pilpres 2024. Hal tersebut juga sesuai dengan ajaran Soekarno, yakni mendahulukan yang tidak bisa ditunda.

"Kita harus ambek paramaarta yang artinya kita dahulukan semua hal-hal yanh sudah tidak dapat ditunda dan menunda semua hal yang masih bisa kita tunda," ujar Guntur.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement