Selasa 23 Jan 2024 15:36 WIB

Hasto: Menteri PDIP Tetap Berada di Kabinet Jokowi

Hasto menilai sejatinya Presiden bicara bangsa dan negara, bukan kampanye.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Teguh Firmansyah
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto
Foto: Republika/Nawir Arsyad Akbar
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menjelaskan dinamika Kabinet Indonesia Maju usai kabar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono akan hengkang. Hasto menegaskan, menteri dari PDIP akan tetap dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Maka menteri-menteri PDI perjuangan menjaga amanat konstitusi agar pemerintah bisa berjalan dengan baik, dan itulah yang akan dilakukan menteri PDI Perjuangan," ujar Hasto di depan kediaman Megawati Soekarnoputri, Jakarta, Selasa (23/1/2024).

Baca Juga

Ia menjelaskan, menteri dari PDIP paham terhadap tugas dan tanggung jawabnya dalam pemerintahan. Hal tersebutlah yang juga ia ingatkan kepada Jokowi sebagai pemimpin negara.

"Kabinet ini untuk negara, Presiden juga seharusnya bicara soal bangsa dan negara, bukan ikut-ikutan kampanye," ujar Hasto.

"Sementara PPP, Perindo, dan Hanura, dan PDI Perjuangan bersama relawan itulah yang akan bertanggung jawab untuk kemenangan Pak Ganjar dan Prof Mahfud," sambungnya.

Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menegaskan, seluruh menteri di Kabinet Indonesia Maju tetap kompak dan solid bekerja membantu tugas Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga akhir masa jabatannya. Hal ini disampaikan Ari menanggapi adanya isu sejumlah menteri yang akan mundur dari jabatannya, salah satunya Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Ari pun meminta isu mundurnya sejumlah menteri dari kabinet karena tidak nyaman di dalam pemerintahan agar kembali ditanyakan ke pihak-pihak yang melontarkan isu itu. 

"Terkait isu yang sengaja dilemparkan oleh beberapa pihak bahwa ada menteri yang siap mundur atau tidak nyaman dalam pemerintahan. Tanyakan saja ke pihak-pihak yang melontarkan isu tersebut," kata dia.

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement