REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Staf Khusus Presiden RI, Ari Dwipayana, menegaskan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke beberapa daerah di Jawa Tengah tidak berkaitan dengan kampanye dan Pemilu 2024. Jokowi sendiri pada hari ini kembali melakukan kunjungan kerja ke sejumlah wilayah di Jawa Tengah.
"Ya kampanye terjadi di seluruh tempat di Indonesia kan. Jadi kita tahu bahwa kunjungan kerja Presiden itu sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan pemilu," kata Ari di gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (22/1/2024).
Ia menegaskan, kunjungan Jokowi ke berbagai daerah dilakukan untuk memastikan program-program prioritas, termasuk implementasi Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). "Ini terkait dengan memastikan program-program prioritas termasuk program Indonesia Sehat, Indonesia Pintar itu terlaksana," kata dia.
Ia menjelaskan, Jawa Tengah dipilih karena merupakan daerah dengan penduduk yang sangat padat. Begitu juga dengan wilayah Jawa Timur dan Jawa Barat yang juga memiliki populasi padat. "Ini daerah-daerah yang padat. Penduduk Indonesia kan populasi penduduknya Jawa ya. Jateng, Jatim, Jabar begitu," ujarnya.
Pelaksanaan program pelayanan dan perlindungan sosial pun, kata dia, terkait dengan banyaknya populasi masyarakat di suatu daerah. Karena itu, wilayah-wilayah tersebut dipilih untuk dikunjungi Presiden guna memastikan berbagai programnya bisa berjalan baik.
"Jadi daerah-daerah itu yang kemudian banyak harus kita lihat, apakah pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, termasuk juga Kartu Indonesia Pintar, dan KIS, BPJS itu sudah terlayani dengan baik," jelas dia.
Ari menjelaskan, program perlindungan sosial ini sudah dicanangkan sejak periode pertama pemerintahan Jokowi. Selama ini, lanjutnya, desain kebijakan sosial yang dibangun oleh Jokowi yakni terkait penguatan sumber daya manusia, termasuk di sektor kesehatan.
Karena itu, dalam kunjungannya kali ini Jokowi kembali meninjau jalannya pelayanan rumah sakit, terutama untuk pasien KIS dan BPJS. Selain itu, Jokowi juga akan mengecek pelaksanaan program Kartu Indonesia Pintar yang juga sudah dijalankan sejak periode pertama, serta berbagai program lainnya seperti PKH.
"Itu artinya bahwa sampai 10 tahun terakhir ini, hampir 9 tahun 10 tahun terakhir ini program kebijakan sosial yang dicanangkan oleh presiden itu memang fokus untuk memperkuat SDM, maupun pelayanan kesehatan, maupun pendidikan. Dan itu tidak semata-mata bansos ya," jelas Ari.
Sementara penyaluran program bantuan sosial, disebutnya sebagai bagian dari kebijakan pemerintah untuk membantu masyarakat menghadapi situasi tertentu, seperti dampak pandemi Covid-19, fenomena El Nino, dll.
Ari pun memastikan pemerintah terus melakukan perbaikan dalam menjalankan berbagai program dan kebijakannya, termasuk sistem perlindungan sosial.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
