REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango memaparkan empat hal yang perlu menjadi perhatian khusus presiden periode 2024-2029. Salah satunya adalah penguatan lembaganya.
Ia pun mengingatkan presiden berikutnya dalam memilih pimpinan KPK yang berintegritas dan berkomitmen. Sebelum nama tersebut diserahkan ke DPR untuk melaksanakan fit and proper test.
"Kami minta agar presiden berkomitmen memilih dan menyerahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat hanya kandidat yang cakap," ujar Nawawi dalam sambutannya di acara PAKU Integritas, Rabu (17/1/2024) malam.
"Yang secara teknis memiliki kompetensi yang tinggi dan terbukti integritasnya, rekam jejak calon. Termasuk informasi yang disampaikan oleh kelompok masyarakat," tutur dia menambahkan.
Ia juga meminta penguatan instrumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Selanjutnya, yang harus diperhatikan adalah koordinasi dan supervisi. Nawawi menambahkan, Koordinasi dan supervisi menjadi dua dari tugas utama yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.
Namun, kewenangan KPK yang diamanatkan UU KPK belum berjalan sebagaimana mestinya. Meskipun telah memiliki kebijakan, aturan, dan regulasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas tersebut.
"(Ketiga) Penguatan kelembagaan KPK. Lima orang pimpinan KPK dan Dewan Pengawas akan dipilih melalui mekanisme yang sudah ditetapkan dalam UU KPK. Presiden memiliki peran yang penting dalam proses pemilihan dalam kandidat calon pimpinan dan Dewan Pengawas KPK ke depannya," ujar Nawawi.
Keempat adalah perbaikan komunikasi dalam kerangka penegakan hukum. Sebagaimana yang tadi ia sebutkan, dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi membutuhkan juga peran presiden dan wakil presiden.
"Komunikasi yang lebih efektif antara KPK dengan Kejaksaan RI, Polri, termasuk dengan TNI harusnya dapat difasilitasi oleh presiden dan wakil presiden," ujar Nawawi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika