REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pelaksana Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) tahun 2024 Prof Tjitjik Sri Tjahjandarie menyerukan seluruh siswa lulusan SMA untuk membaca panduan dengan seksama sebelum mendaftarkan diri untuk mengikuti SNPMB. Sebab, ada beberapa perubahan yang berlaku pada seleksi tahun ini.
"Pertama yang harus dilakukan, baca panduan dengan saksama, lihat laman SNPMB, jangan mengandalkan pengetahuan sebelumnya. Yang sering terjadi itu mengandalkan sebelumnya, dikira sama padahal setiap tahun kita selalu melakukan perbaikan dan penyempurnaan," kata Tjitjik dalam diskusi yang diikuti secara daring di Jakarta pada Jumat (5/1/2024).
Tjitjik juga mengatakan, semua proses SNPMB diupayakan untuk berjalan secara adil. Dengan memperhatikan buku panduan dengan baik, peserta tidak akan mengalami kendala saat mendaftar.
"Baca panduan dengan baik yang ada di SNPMB, diunduh, dipelajari satu persatu dan mohon diikuti sosialisasi yang ada, karena kita juga lakukan sosialisasi lewat media sosial dan streaming Youtube secara reguler, sehingga dapat diputar ulang," katanya.
Tjitjik juga mengingatkan agar baik siswa maupun sekolah menunda-nunda pendaftaran. Sebaiknya, mereka tidak mendaftar di masa-masa kritis menjelang akhir penutupan pendaftaran.
"Yang sering terjadi pada sekolah maupun siswa itu menunda pada batas akhir, nyaris di waktu kritis, sehingga saat belum bisa masuk, seolah-olah kesalahan sistemnya, padahal yang sebenarnya terjadi itu keteledoran di sekolah, apakah itu tim operator, maupun kelalaian siswa sendiri," katanya.
Tjitjik juga menyebutkan, data yang ada di SNPMB sebenarnya sudah terhubung dengan pangkalan data sekolah dan siswa (PDSS) maupun data pokok pendidikan (dapodik).
"Mohon disiapkan sejak awal dokumennya, dicek dan centang satu per satu, registrasi jangan di batas akhir, kalau waktunya masih cukup kan tidak akan mengganggu. Kalau sejak awal sudah memasukkan secara benar, tidak akan ada masalah di batas akhir waktu yang telah ditetapkan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika