REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi I DPR Meutya Viada Hafid menyayangkan pernyataan dari kubu Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang mengaitkan pengeroyokan relawan oleh personel Kompi B Senapan Yonif Raider 408/Suhbrastha di Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (30/12/2023), dengan netralitas TNI.

Menurut Meutya, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto tak perlu menarik TNI ke dalam konteks persaingan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. "Sangat disayangkan jika kemudian kasus di Boyolali lebih kental unsur politiknya ketimbang hukumnya. Seharusnya kita percayakan ini pada proses hukum yang ada," ujar Meutya dalam siaran pers di Jakarta, Selasa (2/1/2023).

Sebelumnya, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menduga ada simpatisan capres Prabowo Subianto di tubuh TNI usai insiden pengeroyokan relawan Ganjar di Kabupaten Boyolali. Meutya pun merasa perlu meluruskan kecurigaan Hasto.

"TNI adalah lembaga yang netral, tidak perlu menarik-narik TNI ke dalam persaingan politik. Jangan semua-semua ditarik ke dalam isu netralitas TNI," ucap politikus Partai Golkar itu menambahkan.

Jika terjadi pelanggaran dan kekerasan di lapangan, menurut Meutya, perlu diusut dan ditindak tegas dengan hukum yang berlaku. Tak terkecuali, jika hal itu dilakukan oleh oknum TNI atau pun simpatisan partai politik.

"Ini harus ditindak dengan hukum yang berlaku, sehingga terang benderang. Jadi tidak perlu ditarik ke ranah politik yang rentan kepentingan," ujar Meutya.

Dia juga mengajak semua pihak untuk tidak menaruh curiga terhadap TNI. Apalagi, TNI selalu memegang rekor tingkat kepercayaan publik tertinggi dibanding lembaga negara lainnya berdasarkan berbagai lembaga survei.

"TNI adalah kebanggan masyarakat kita, dari berbagai survei terbukti bisa dipercaya oleh publik. Mari kita pisahkan antara kepentingan politik dan proses hukum, antara oknum dan institusi. Sayang sekali jika TNI sampai dibawa-bawa ke dalam isu politik praktis," ujar Meutya.

Andika sesalkan Dandim Boyolali...

Ikuti Whatsapp Channel Republika