REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merupakan pihak yang berada dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama dua periode. Hingga saat ini, komunikasinya dengan Istana juga berlangsung baik demi efektifnya kebijakan dan program pemerintah.
"Kalau komunikasi kan kami kaitkan dengan Istana terkait dengan program-program untuk kerakyatan. Bagaimanapun juga kita harus dewasa melihat bahwa kontestasi pemilu tidak boleh kemudian membuat pemerintahan tidak efektif," ujar Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto usai Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Perempuan Indonesia Pilih Ganjar (Pijar), di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Sabtu (16/12/2023).
PDIP komitmen bersama Jokowi hingga berakhirnya masa pemerintahannya pada Oktober 2024. Apalagi Jokowi merupakan simbol pemimpin yang benar-benar merepresentasikan rakyat Indonesia.
"Sehingga jalannya pemerintahan tetap harus berjalan dengan baik, seluruh program kerakyatan harus berjalan dengan baik. Sementara pada saat bersamaan rakyat akan melihat mana pemimpin yang betul-betul merepresentasikan rakyat itu," ujar Hasto.
"Pemimpin yang emosional, pemimpin yang memiliki rekam jejak masa lalu terhadap pelanggaran HAM tentu bukan merupakan gambaran ideal dari pemimpin kita ke depan," katanya melanjutkan.
Sebelumnya, ia juga mengaku yakin dengan dukungan Jokowi kepada Ganjar Pranowo. Hal tersebut terbukti ketika gagasan Ganjar terkait KTP Sakti sejalan dengan instruksi Jokowi soal penggunaan KTP untuk mendapatkan pupuk bersubsidi.
Sakti sendiri adalah singkatan dari Satu Kartu Terpadu Indonesia. Nantinya, KTP Sakti akan mengintegrasikan sejumlah program Presiden Joko Widodo (Jokowi), seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan bantuan sosial kepada warga penerima manfaat.
"Pak Jokowi membantu Pak Ganjar, Pak Jokowi di belakang Pak Ganjar," ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Jumat (15/12/2023).
Keyakinannya terhadap dukungan Jokowi kepada Ganjar juga terlihat dari sejumlah kunjungan kerjanya. Ketika Ganjar ke Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT), Jokowi beberapa hari kemudian juga melakukan kunjungan ke dua provinsi tersebut.
"Itu kan artinya rakyat melihat Pak Jokowi di belakang Pak Ganjar. Maka hal-hal yang baik dari Pak Jokowi disempurnakan, diperbaiki, dinaikkan daya kegunaannya bagi kepentingan rakyat," ujar Hasto.
"Apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar tentang KTP Sakti, ternyata senafas dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi," sambungnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika