Pada umumnya tim DVI Polda Sumbar mengidentifikasi para korban lewat sidik jari menggunakan sebuah alat yang secara langsung terhubung ke data E-KTP. Selain itu, tim juga mencocokkan data korban melalui barang-barang, tanda-tanda pada tubuh dan lain sebagainya.
"Bagi korban yang sidik jarinya sudah tidak bisa dipakai, maka kita punya metode lain misalnya pemeriksaan gigi, tahi lalat, tato, luka, tanda lahir, bekas operasi dan sebagainya," jelas dia.
Namun demikian, jika kedua metode tersebut tidak berhasil maka tim dokter akan melacak atau mengidentifikasi korban lewat deoxyribonucleic acid atau asam deoksiribonukleat (DNA).
Kemudian, untuk memeriksa atau mengidentifikasi para korban, TIM DVI Polda Sumbar menerjunkan sekitar 50 dokter. Tim medis itu berasal dari Polres Bukittinggi, Polres Tanah Datar, Polres Padang Panjang, Polres Agam, RSAM Bukittinggi, Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang, Polda Kepulauan Riau hingga Mabes Polri.
Polda Sumbar menyatakan membuka opsi untuk mendalami serta mengevaluasi pihak-pihak yang bertanggung jawab terkait izin pendakian Gunung Marapi yang diketahui sejak 2011 sudah dilarang didaki terutama tiga kilometer dari puncak. "Sejak 2011 ini sudah ada peringatan untuk tidak dilakukan pendakian pada gunung yang sifatnya masih berapi," kata Kapolda Sumbar Irjen Polisi Suharyono.
Para pendaki yang masuk lewat pos resmi dipastikan harus mengikuti mekanisme atau standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan pengelola atau pemberi izin.
Pelaksana Harian (Plh) BKSDA Sumbar Dian Indriati mengatakan jauh sebelum reaktivasi digaungkan, garda terdepan konservasi telah bekerja sepenuh hati memasang papan imbauan dan petunjuk jalur. "Para petugas bekerja siang malam. Hujan panas tetap dilalui demi memasang papan informasi," katanya.
Dengan adanya reaktivasi ratusan masyarakat yang sebelumnya naik ke gunung kini dapat dibatasi karena berisiko tinggi. Namun, keterbatasan petugas tidak dapat membendung pendaki untuk naik walau tanpa bekal mendaki yang memadai.
Pada 24 Juli 2023 reaktivasi Taman Wisata Alam Gunung Marapi dilakukan lewat dukungan berbagai pihak untuk menunjang pariwisata Provinsi Sumbar. Peningkatan ekonomi masyarakat sekitar kawasan dan penguatan fungsi kawasan itu sendiri disertai penerapan sistem booking online untuk memantau, dan mendata pendaki serta pengunjung dengan pasti.
Dari peristiwa erupsi Gunung Marapi, setidaknya masyarakat dapat mengambil pelajaran penting untuk mematuhi segala peraturan yang telah dikeluarkan pemangku kepentingan. Literasi atau pengetahuan serta mitigasi bahaya gunung api secara berkesinambungan juga menjadi suatu keharusan bagi siapa saja.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
