Jumat 08 Dec 2023 12:51 WIB

Erwin Aksa Nilai Sektor Pendidikan dan Ekonomi Sangat Dibutuhkan Warga Jakarta

Masalah di sektor pendidikan dan ekonomi di Jakarta harus diatasi.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Erwin Aksa.
Foto: Dok Republika
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Erwin Aksa.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Erwin Aksa menilai, dua sektor yang sangat dibutuhkan oleh warga Jakarta dari segala usia adalah pendidikan dan ekonomi. Untuk pendidikan, dia mengatakan akan memastikan semua warga Jakarta mendapatkan fasilitas bantuan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah bagi keluarga tidak mampu. 

Dia juga mendorong guru, para kepala sekolah, dan sistem pendidikan agar tidak hanya fokus pada prestasi dari sisi akademis, tetapi juga pembentukan karakter yang baik bagi masing-masing siswa.

Baca Juga

Di sisi lain, di tengah banyaknya persoalan, Erwin Aksa meyakini Jakarta memiliki potensi besar untuk berkembang dan maju. Namun, jika tidak dikelola dengan baik dan secara inklusi, akan berisiko menyebabkan ketimpangan ekonomi. 

Erwin Aksa mengatakan data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru, yaitu per Maret 2023, menunjukkan angka kemiskinan di DKI Jakarta sebesar 4,4%.  

"Meski masih di bawah angka nasional, dia mengatakan jumlah ini harus dilihat sebagai sebuah individu. Artinya, masih ada ratusan ribu warga DKI yang hidup dalam kantong-kantong kemiskinan," ujar Erwin saat merayakan Hari Ulang Tahunnya yang ke-48 bersama sekitar 1.500 relawan di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta pada Kamis (7/12/2023). 

Karena itu, kata dia, solusi yang harus dilakukan adalah menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Caranya dengan mendatangkan investor untuk menanamkan modalnya di DKI Jakarta.

Selain mencari investor, paparnya, harus diciptakan wirausaha-wirausaha baru dari kalangan masyarakat yang dapat mempekerjakan dirinya sendiri secara mandiri, serta membuka lapangan kerja bagi orang lain.

Investasi, jelasnya, akan diupayakan untuk berbagai bidang, tidak hanya sektor bisnis murni, tetapi juga investasi yang dapat mengatasi masalah-masalah publik. Contohnya, investasi di bidang air bersih, seperti diketahui Jakarta masih menghadapi masalah klasik kekurangan sumber air bersih.

Contoh lain, adalah investasi untuk pengelolaan sampah. Teknologi pengelolaan sampah, untuk digunakan kembali atau daur ulang, sudah sangat berkembang. Karena itu, harus didukung oleh manajemen yang kuat dan adanya dukungan masyarakat.  

Dengan demikian, masalah sampah di Pantai, di kawasan permukiman, termasuk di hutan mangrove Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, akan dapat diatasi.

Untuk merealisasikan pemikirannya itu, sebagai politisi berlatar belakang pengusaha dan aktif di organisasi ekonomi, Erwin Aksa mengatakan akan berjuang di DPR RI untuk mencari solusi yang dialami oleh warga Jakarta. 

Tahun ini, Erwin Aksa Mahmud, politikus Golkar yang menjadi Caleg Dapil II DKI Jakarta, yaitu Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, mengatakan alasannya untuk maju sebagai legislator adalah agar dapat berperan lebih besar lagi untuk kepentingan publik. Dia mengatakan, sebagai pengusaha, dirinya juga telah banyak terlibat dalam menentukan kebijakan ekonomi dan sosial nasional.

Mulai dari Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) periode 2008-2011, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia hingga organisasi sosial.

Semua pengalaman yang telah dilaluinya selama ini, dia menjelaskan, tidak diperoleh secara instan, tetapi melalui proses panjang. Sehingga, dia berharap memiliki empati dan pemahaman mendalam terhadap apa yang dirasakan dan dialami oleh warga Jakarta.

“Dengan demikian, solusi yang akan diterbitkan dalam bentuk regulasi dari DPR RI nantinya akan lebih tepat sasaran, termasuk saat melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah karena lama bekerja di lapangan,” ujarnya. 

Dia menilai warga DKI Jakarta masih menghadapi sejumlah persoalan sosial hingga ekonomi. Mulai dari tingginya angka kejahatan, pencurian, kesulitan air bersih, pembunuhan, bahkan banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDR). 

 

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement