REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal HAM Kemenkumham Dhahana Putra mendorong gelaran pemilihan umum (pemilu) yang ramah HAM. Salah satu indikatornya dengan adanya jaminan bagi kelompok rentan untuk dipilih dan memilih.
Hal itu disampaikan oleh Dhahana dalam media dialogue “BedaHAM : Menakar Implementasi dan Proyeksi HAM dalam Pemilu 2024” di Jakarta Pusat pada Jumat (24/11/2023).
"Pemilu bukan hanya proses politik namun juga mekanisme mendasar melalui Pemilu terdapat hak asasi manusia yang dilaksanakan dan dilindungi," kata Dhahana dalam sambutannya.
Dhahana menyebutkan setiap orang mempunyai hak mengambil bagian dalam pemerintahan negaranya baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas. Hal ini sesuai Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).
"Kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang berkala dan jujur, yang dilakukan melalui hak pilih yang universal dan setara, serta dilaksanakan melalui pemungutan suara rahasia atau melalui prosedur bebas memilih yang setara," ujar Dhahana.
Direktorat Jenderal HAM Kemenkumham telah membangun komunikasi dengan KPU RI untuk mengedepankan nilai-nilai HAM dalam pelaksanaan pemilu. Tujuannya mengkampanyekan Pemilu ramah HAM.
Salah satu yang perlu menjadi fokus bersama dalam mendorong pemilu ramah HAM adalah aksesibilitas dan informasi terkait pemilu bagi kelompok rentan.
"Komitmen terhadap kelompok rentan dalam pemilu. Tidak hanya terkait hak untuk dipilih, tetapi juga termasuk hak pilih," ujar Dhahana.
Selain itu, Dhahana memandang penting adanya penyampaian informasi kepada publik terkait janji kampanye atau komitmen para timses masing-masing capres dan cawapres dalam pemilu 2024 berkenaan isu HAM. Oleh karena itu, Ditjen HAM mempertemukan timses masing-masing paslon dan KPU.
"Harapannya agar publik mendapatkan informasi terkait komitmen HAM dari masing-masing capres dan cawapres," ujar Dhahana.
Oleh karena itu, Dhahana mendorong Pemilu jadi ajang pesta demokrasi bagi masyarakat. Diharapkan Pemilu menghadirkan suasana riang gembira dalam penyaluran aspirasi politik.
"Pemilu suatu pesta demokrasi, berarti elemen masyarakat senang dari petani semua unsur karena pesta demokrasi," ujar Dhahana.
Pada kesempatan ini, turut hadir Komisioner KPU RI Idham Holik, Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis, dan Direktur Eksekutif Timnas Amin.
Zuhad Aji Firmantoro. Ada pun dari TKN Prabowo-Gibran berhalangan hadir karena kegiatan rapat besar tim advokasi dan hukum TKN Prabowo-Gibran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
