REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto berbicara soal perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan kekerasan aparat terhadap rakyat atas nama pembangunan. Prabowo turut menanggapi ihwal kekerasan aparat terhadap warga Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Hal itu Prabowo sampaikan dalam acara dialog publik yang digelar PP Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMS), Jawa Timur, hJumat (24/11/2023). Topik HAM muncul ketika panelis, Prof Nurul Barizah menyampaikan laporan Amnesty Internasional, sebuah NGO yang fokus pada isu HAM.
Nurul mengatakan, laporan Amnesty Internasional menemukan bahwa pemerintah masih menggunakan pendekatan keamanan untuk memuluskan investasi. Salah satu contohnya kekerasan aparat kepolisian terhadap warga Rempang yang menolak direlokasi imbas pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Eco-city pada September 2023 lalu.
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Airlangga (Unair) tersebut lantas bertanya kebijakan apa yang akan diambil Prabowo untuk mengatasi persoalan perlindungan HAM apabila terpilih sebagai presiden. Prabowo merespons pertanyaan tersebut dengan menunjukan rasa skeptisnya terhadap lembaga internasional yang bicara praktik HAM di Indonesia.
Eks panglima Kostrad dan danjen Kopassus itu ragu karena negara Barat punya standar ganda dalam penerapan HAM. Salah satu contohnya ketika ribuan anak-anak di Jalur Gaza, Palestina, dibunuh tentara Israel, tapi negara Barat hanya diam.
"Jadi saya ini agak sedikit waspada ya kalau lembaga-lembaga internasional ngomong-ngomong tentang HAM di kita," kata Prabowo yang hadir di dampingi Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan.
Khusus terkait kasus Rempang, Prabowo menyebut, beberapa menteri kabinet Jokowi sudah turun ke lokasi menyelesaikan persoalan dengan mendatangi setiap keluarga di pulau tersebut. Dia lantas menyebut kasus Rempang itu sebenarnya juga ditunggangi pihak luar.
"Kita tahu bahwa kasus Rempang juga ditunggangi. Banyak bukan orang di Rempang datang untuk bikin macam-macam," kata menteri pertahanan itu sembari tak menjelaskan siapa pihak luar yang dimaksud.
Prabowo lantas meminta semua pihak harus waspada karena masih ada 'pemain-pemain' dan pejabat-pejabat yang tergoda dengan uang. Kendati begitu, sambung dia, Presiden Jokowi tegas tidak mengizinkan pelanggaran yang dilakukan oknum ataupun aparat terhadap rakyat itu terjadi.
"Yang jelas, kita harus tahu kehendak dari presiden kita tidak mengizinkan pelanggaran-pelanggaran itu. Beliau tegas," kata ketua umum DPP Partai Gerindra itu.
Mengatasi terorisme...
Ikuti Whatsapp Channel Republika
