REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyatakan, pihaknya memberi sedikit kelonggaran kepada kadernya yang menjadi caleg maupun tim sukses capres-cawapres yang berkontestasi di Pemilu 2024. Kelonggaran yang dimaksud, mereka tidak perlu mengundurkan diri dan cukup menonaktifkan diri.

"Muhammadiyah memberikan sedikit kelonggaran kepada para pimpinan perserikatan dan juga pimpinan anak usaha yang menjadi calon legislatif atau menjadi tim sukses. Mereka tidak perlu mundur dari jabatannya, tetapi cukup nonaktif selama proses kampanye berlangsung," kata Mu'ti di Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya, Jumat (24/11/2023).

Mu'ti menegaskan, Muhammadiyah ingin memberikan keluwesan untuk kader-kader yang memiliki kompetensi dan komitmen berkhidmat dalam kehidupan kebangsaan di jalur politik. Tujuannya agar mereka dapat lebih leluasa melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kehidupan bangsa dan negara.

Mu'ti mengungkapkan, pada timses ketiga pasangan capres-cawapres yang berkontestasi, ada kader maupun pimpinan Muhammadiyah yang menjadi tim inti. Ia memastikan, bagi seluruh kader yang masuk tim inti tersebut, diberi keleluasaan tanpa memandang pasangan capres-cawapresnya.

"Di semua pasangan capres-cawapres ini ada pimpinan dan kader Muhammadiyah yang masuk tim inti, dan semuanya kita berikan keleluasaan," ujarnya.

Namun demikian, lanjut Mu'ti, masuknya kader maupun pimpinan Muhammadiyah ke timses capres-cawapres, bukan atas rekomendasi PP Muhammadiyah. Mereka masuk timses melalui jalur komunikasi politik masing-masing.

"Saya sampaikan masuknya para tokoh itu bukan atas rekomendasi PP Muhammadiyah, tapi melalui jalur dan komunikasi politik masing-masing. Dan mereka sportif begitu sudah menjadi tim, yang menjabat (di Muhammadiyah) langsung mengajukan nonaktif karena ini mekanisme organisasi," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika