Selasa 21 Nov 2023 12:24 WIB

Meroketnya Elektabilitas AMIN Dinilai tak Mengejutkan, Buah Strategi Alon-Alon Asal Klakon

Berdasarkan survei LSI Denny JA dan IPO, elektabilitas Anies-Muhaimin alami kenaikan.

Rep: Eva Rianti / Red: Andri Saubani
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menunjukan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum tahun 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (14/11/2023). Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendapatkan nomor urut 1, Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapatkan nomor urut 2 dan Pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mendapatkan nomor urut 3.
Foto: Republika/Prayogi
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menunjukan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum tahun 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (14/11/2023). Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendapatkan nomor urut 1, Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapatkan nomor urut 2 dan Pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mendapatkan nomor urut 3.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menanggapi ihwal hasil survei LSI Political Opinion (IPO) terbaru yang menunjukkan elektabilitas pasangan capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 'AMIN' yang meroket. Willy mengaku tidak kaget dengan hasil survei tersebut. 

"Sebenarnya tidak mengejutkan ya, kalau kita merujuk ke rilis survei Ipsos yang dari Prancis, itu kan neck to neck semua, AMIN 29,8 persen, Prabowo 31,9 persen, dan Ganjar 31 persen, itu kan masih batas margin error semua," kata Willy kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (21/11/2023). 

Baca Juga

Willy menyampaikan apresiasi atas hasil survei dari IPO yang menunjukkan elektabilitas AMIN terbilang melejit. Namun, secara umum dia mengkritisi tentang peran lembaga survei yang murni sebagai pollster

"Tentu kita mengapresiasi hasil survei IPO itu, cuman yang harus kita lihat adalah kita jadi confused, bingung, ini pollster atau konsultan publik. Kalau pollster ya pollster saja, jangan konsultan publik. Jangan kemudian survei bagian dari propaganda politik. Kita harus tetap berpegang pada sisi etik basis akademik dan ya harus menjaga akal sehat kita dalam hal ini," ujar dia.  

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement