REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan, zakat merupakan salah satu mekanisme untuk menciptakan pemerataan ekonomi dan menghapuskan ketimpangan di masyarakat.

"Zakat ini mekanisme untuk menciptakan pemerataan dalam kehidupan bersama. Zakat dapat dioptimalkan sebagai instrumen dalam mengentaskan ketimpangan ekonomi," ujarnya saat menutup Rapat Koordinasi Nasional Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) yang diadakan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di Discovery Hotel, Jakarta Utara, Kamis (16/11/2023).

Menurut Muhadjir, besarnya potensi zakat di Indonesia harus dapat dimanfatakan dengan baik. Karena itu, kata dia, amil zakat harus memahami dan mengikuti perkembangan ekonomi nasional.

Dia berpesan agar Baznas dapat mengambil peran aktif dengan memanfaatkan data yang ada di pemerintah terkait kondisi perekonomian suatu daerah dan jumlah penduduk miskin yang telah dipetakan by name by address. Hal itu sangat berguna dalam menentukan penerimaan dan penyaluran zakat.

"Indikator seperti gross national income, gross domestic product bisa dimanfaatkan dan berkoordinasi ke Kemenkeu, ini untuk membuat peta bagaimana distribusi zakat. Nanti kalau data orang miskin bisa tanya ke Kemenko PMK soal data P3KE," ucap Muhadjir.

Dia menyampaikan, perlu ada pendekatan yang lebih inovatif dan kreatif dalam memanfatkan zakat, utamanya supaya ketimpangan di Indonesia tidak semakin menganga. Menurut Muhadjir, dana zakat yang dihimpun di lembaga zakat bisa digunakan untuk kepentingan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat.

"Keberadaan zakat ini menurut saya akan lebih bagus kalau dihibahkan terbanyak untuk kepentingan produktif, dan pemberdayaan masyarakat," ucapnya. Ke depannya, Muhadjir berpesan, Baznas dan laznas dapat lebih berfokus upaya pengentasan kemiskinan ekstrem hingga penurunan prevalensi stunting.

Ikuti Whatsapp Channel Republika