Ahad 12 Nov 2023 19:02 WIB

Basarah: Megawati Ingin Pilpres Ditegakkan Sesuai Pancasila

Salah satu keprihatinan Megawati adalah putusan MK soal syarat usia capres-cawapres.

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ahmad Basarah mendesak Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri secara resmi, di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Kamis (26/10/2023) malam.
Foto: Republika/ Nawir Arsyad Akbar
Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ahmad Basarah mendesak Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri secara resmi, di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Kamis (26/10/2023) malam.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD, Ahmad Basarah mengatakan Ketua Umum (Ketum) DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menginginkan Pemilu dan Pilpres 2024 dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

“Bu Mega menginginkan agenda pilpres dan pileg yang sedang berjalan dapat ditegakkan sendi-sendi kehidupan demokrasi bangsa Indonesia yang sesuai falsafah bangsa kita yaitu Pancasila,” kata Basarah saat konferensi pers di Jakarta, Ahad (12/11/2023).

Baca Juga

Selain berdasarkan hati nurani, ia mengatakan bahwa pidato yang disampaikan oleh Megawati pada Ahad (12/11/2023) itu juga sebagai tuntunan akal sehat dan kebenaran yang hakiki dan dapat menjadi nilai-nilai utama di dalam demokrasi yang sedang dibangun dan dikembangkan saat ini.

Basarah menyatakan pernyataan Megawati itu merupakan bentuk keprihatinan dengan perkembangan terkini dalam praktik demokrasi yang sedang dipertunjukkan kepada masyarakat Indonesia.

"Beliau (Megawati) sampaikan keprihatinannya dan sekaligus menyayangkan apa yang telah terjadi dan mungkin akan terus terjadi belakangan ini di dalam praktik berdemokrasi, berhukum yang telah dipertontonkan atau dipertunjukkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Ia menegaskan salah satu keprihatinan utama Putri Presiden Pertama RI Ir Soekarno itu adalah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara Nomor 90, yang awalnya dianggap kontroversial dan menjadi pembicaraan hangat di tengah masyarakat Indonesia.

Kontroversi yang berkembang di masyarakat akhirnya diputuskan sebagai pelanggaran etik berat oleh keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang mengakibatkan Anwar Usman diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua MK.

Basarah menyampaikan bahwa dalam pidatonya, Megawati mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk terus mengawal tahapan-tahapan agenda demokrasi yang sedang berlangsung.

Megawati juga mendorong masyarakat Indonesia untuk berbicara dan menyuarakan hati nurani mereka demi tegaknya praktik demokrasi yang diharapkan mampu melahirkan pemimpin-pemimpin yang dapat mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa Indonesia.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement