Moeldoko menjelaskan, jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju tidak menggunakan sarana negara untuk kepentingan politik praktis. Hal itu juga sudah diatur secara jelas dalam undang-undang.
"Walaupun beliau-beliau ada di kementerian, tetapi dari sisi politik praktisnya kita semuanya berharap tidak lagi menggunakan seluruh jajarannya, lembaganya untuk kepentingan politik praktis itu karena itu sudah jelas diatur dalam undang-undang. Tidak boleh menggunakan sarana prasarana," kata Moeldoko di Gedung Bina Graha.
Selain itu, Moeldoko juga memastikan pemerintahan tetap akan berjalan efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dia memastikan, pelayanan tidak terganggu di tengah tahun politik saat ini.
"Di jajaran kabinet ya memang kita lihat kabinet kita adalah kabinet yang warna-warni, tetapi kita pastikan yang pertama yang ingin kita pastikan adalah pemerintahan ini harus tetap berjalan secara efektif, tidak boleh kurang di dalam memberikan pelayanan kepada publik," ujarnya.
Begitu juga, kata Moeldoko, TNI dan Polri yang tidak boleh menggunakan sarana negara untuk kepentingan politik praktis. Apalagi mempengaruhi bawahannya untuk berpolitik praktis.
"TNI-Polri juga sama. Nggak boleh menggunakan sarana-prasarana yang dimiliki untuk kepentingan politik praktis. Itu sudah ada aturannya, apalagi mempengaruhi bawahannya untuk berpolitik praktis. Itu sungguh tidak boleh. Jelas aturannya sudah ada,"ucap mantan KSAD itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
