REPUBLIKA.CO.ID, MADRID -- Proses pengiriman senjata menuju Israel nampaknya akan terkendala. Pelabuhan-pelabuhan di Spanyol menolak berurusan dengan kapal yang mengangkut senjata untuk Israel.
Penolakan ini tidak lain sebagai bentuk kepedulian para pekerja pelabuhan atas genosida yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina. Dilansir dari Middle East Monitor, Rabu (8/11/2023), pekerja di pelabuhan Barcelona, Spanyol mengumumkan penolakan mereka untuk mengizinkan kapal yang membawa senjata beroperasi di pelabuhan.
Mereka menolak kekerasan yang dilakukan Israel di wilayah pendudukan dan menganggap PBB telah gagal menjalankan perannya. Para pekerja mengatakan dalam sebuah pernyataan kepada asosiasi mereka, adalah tugas mereka untuk mematuhi dan membela Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada saat negara-negara penandatangan telah melupakannya.
"Kami memutuskan dalam asosiasi untuk tidak mengizinkan kapal yang mengandung bahan perang beroperasi di pelabuhan kami, untuk tujuan tunggal melindungi penduduk sipil, terlepas dari lokasi mereka, karena tidak ada pembenaran untuk mengorbankan warga sipil," ujar mereka dalam pernyataan.
Pernyataan itu menyerukan gencatan senjata segera di Gaza, pencarian solusi damai untuk konflik, dan agar PBB menghentikan perilaku yang terlibat dan lalai untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional dan mempertahankan hukum internasional.
Awal pekan lalu, serikat pekerja transportasi Belgia meminta anggota mereka untuk menolak memuat atau membongkar pengiriman senjata ke Israel. "Sementara genosida sedang berlangsung di Palestina, pekerja di berbagai bandara di Belgia melihat pengiriman senjata ke arah zona perang," kata serikat pekerja dalam sebuah pernyataan bersama.
Juru bicara pemerintah Belgia menolak berkomentar tentang apakah senjata dikirim ke wilayah tersebut melalui Belgia. Serikat pekerja mengatakan memuat atau membongkar senjata-senjata ini berarti berkontribusi untuk memasok rezim yang membunuh orang tidak bersalah.
"Kami, beberapa serikat pekerja yang aktif dalam logistik darat, meminta anggota kami untuk tidak menangani penerbangan apa pun yang mengirimkan peralatan militer ke Palestina atau Israel, seperti ada perjanjian dan aturan yang jelas pada awal konflik dengan Rusia dan Ukraina," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika