REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Status cawapres dari KIM, Gibran Rakabuming Raka, masih jadi polemik. Sekjen Partai Golkar, Lodewijk F Paulus, meminta publik sabar menanti keputusan Gibran sendiri akan berlabuh ke partai politik mana.
Ia menerangkan, Partai Golkar setelah Munas 2017 lalu memang memiliki program-program Panca Sukses. Salah satunya tentang inovasi kaderisasi dan keanggotaan yang selama ini sebenarnya sudah berjalan cukup baik.
Setidaknya, Lodewijk mengungkapkan, sudah ada tiga juta kader-kader baru yang masuk melalui program-program tersebut. Namun, ia memastikan, sampai saat ini nama putra Presiden Joko Widodo tersebut memang belum masuk.
"Sampai sekarang nama Pak Gibran belum masuk, belum ada," kata Lodewijk, Selasa (31/10).
Ia menegaskan, bagi Partai Golkar satu suara seorang pemulung dan satu suara seorang profesor memiliki nilai sama. Karenanya, Lodewijk merasa, siapa saja terbuka untuk mengikuti program-program tersebut.
Lodewijk menerangkan, kader-kader baru yang direkrut Golkar memang dari berbagai latar belakang, akar rumput maupun tokoh-tokoh. Terkait Gibran, ia meminta, publik bersabar saja menanti keputusan dari Gibran sendiri.
"Biar itu mengalir saja dulu, Pak Gibran kan belum memutuskan, biar kita tunggu keputusan Pak Gibran mau berlabuh ke mana," ujar Lodewijk.
Lodewijk menekankan, program-program yang dikembangkan Partai Golkar itu sudah masuk ke Sistem Informasi Pencalonan (Silon) KPU. Bahkan, sudah pula masuk Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri.
Ia mengingatkan, saat ini jika dicari mungkin nama Gibran belum ada. Tapi, Lodewijk memastikan, jika sudah masuk secara resmi tentu nama Gibran sudah terpampang dan bisa dilihat dari sistem-sistem tersebut.
Apalagi, ia menambahkan, Gibran harus pula mengisi formulir-formulir administratif. Artinya, bukan mentang-mentang seorang tokoh langsung saja diberikan kartu tanda anggota (KTA), tapi tetap ikuti prosedur.
"Jadi, ada prosedur yang harus dilalui. Kita tunggu Pak Gibran mau berlabuh ke mana," kata Lodewijk.
Ikuti Whatsapp Channel Republika