REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) mengadakan konsolidasi nasional menyikapi dinamika organisasi. Pertemuan itu dianggap penting, mengingat tantangan yang dihadapi nelayan, mulai perubahan iklim, maraknya illegal fishing, hingga kesejahteraan yang belum merata, masih belum terpecahkan.

Agenda konsolidasi mencakup pertukaran pendapat antara tokoh HNSI dengan DPD dan DPC serta penetapan sikap terkait dinamika organisasi yang dianggap tidak sesuai dengan AD/ART menjelang Munas ke-8 HNSI. Pembahasan mengenai rencana strategis untuk meningkatkan kinerja organisasi juga dibahas dalam konsolidasi tersebut.

Sekitar 20 perwakilan DPD yang hadir sepakat mencabut mandat Yusuf Solichien selaku pelaksana tugas (plt) ketua umum HNSI. Kemudian, posisi tersebut diserahkan Anton Leonard.

Ketua DPD HNSI Sulawesi Selatan (Sulsel), Chairil menjelaskan, keputusan yang diambil sudah melalui proses demokratis dan konsultasi dengan anggota organisasi yang terjangkau. Dia setuju untuk menyerahkan surat keputusan (SK) mandat plt ketua umum HNSI kepada Anton Leonard.

"Setelah melalui diskusi panjang dan menimbang langkah-langkah penyelamatan organisasi, sesuai dengan AD/ART HNSI, DPD dan DPC menarik mandat karena pelanggaran etik dan penyalahgunaan wewenang. Kami berharap munas dapat diselenggarakan secepatnya agar roda organisasi dapat berjalan maksimal," jelas Chairil dalam siaran di Jakarta, Sabtu (21/10/2023).

Agenda itu juga membahas perbaikan HNSI ke depan, termasuk menerima masukan dinamika yang dirasakan oleh DPD dan DPC. Beberapa perwakilan DPD menyampaikan harapannya terkait perlakuan yang adil bagi semua daerah dan transparansi dalam pengelolaan organisasi.

Perwakilan DPD HNSI Sulut, Jems Tuuk, menyatakan, ingin HNSI lebih efektif dalam mengayomi dan menyuarakan aspirasi nelayan Indonesia. "Kami berharap perlakuan sewenang-wenang kepada kami tidak dialami oleh rekan-rekan di daerah lainnya. Dan ke depannya, HNSI semakin baik sesuai dengan prinsip demokratisasi dan kedaulatan organisasi," ujarnya.

Jems pun mendorong Anton Leonard selaku plt ketua umum yang baru memperbaiki internal HNSI. "Semoga konsolidasi ini menjadi awal perubahan positif bagi HNSI dan para nelayan Indonesia," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika