Selasa 17 Oct 2023 22:08 WIB

Pangdam III Siliwangi Siap Amankan Tahapan Pemilu 2024

Ada lima provinsi di Indonesia yang masuk kategori kerawanan tinggi.

Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Erwin Djatmiko.
Foto: Dok. Republika
Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Erwin Djatmiko.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Erwin Djatmiko menegaskan, seluruh jajarannya siap mendukung pelaksanaan pengamanan Pemilu 2024 yang tahapannya sudah dimulai pada tahun 2023 hingga Oktober tahun depan.

"Seluruh jajaran Kodam III Siliwangi siap mendukung.Tidak hanya mendukung pengamanan Jabar, tapi juga mendukung pelaksanaan pengamanan pemilu di Banten, ‘’ kata dia.

Pangdam Siliwangi menyampaikan hal tersebut usai menghadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata 2023 dalam Rangka Pengamanan Pemilu 2024, di halaman Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (17/10/2023). Sebanyak 19.475 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, ASN, dan instansi terkait diterjunkan dalam pengamanan Pemilu 2024.

Sementara itu, Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Dr Akhmad Wiyagus, optimistis pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 di wilayahnya berlangsung aman dan kondusif. Sinergitas antara TNI, Polri, dan Pemprov Jabar yang terjalin dengan baik menjadi modal dalam mewujudkan tahapan Pemilu 2024 yang kondusif. 

‘’Alhamdulillah di wilayah Polda Jabar sampai saat ini didukung sepenuhnya oleh TNI,  kemudian juga pemerintah daerah (Pemprov Jawa Barat) dan seluruh stakeholder,’’  kata dia.

Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata 2023 dihadiri Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin, Pangdam, III Siliwangi, Mayjen TNI Erwin Djatmiko, dan sejumlah pejabat lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda didamping Pj Gubernur dan Pangdam III memeriksa kesiapan pasukan baik dari unsur TNI, Polri, Pemprov Jawa Barat, dan instansi lainnya. 

Menurut Wiyagus, berdasarkan indek kerawanan Pemilu dari Bawaslu, ada lima provinsi di Indonesia yang masuk kategori kerawanan tinggi. Salah satu diantaranya adalah Provinsi Jawa Barat, yang menempati ranking ke empat.  Kriteria indeks kerawanan Pemilu tersebut konteksnya adalah sosial politik, kontestasi penyelanggaraan pemilu, dan partisipasi masyarakat.

Sedangkan berdasarkan penilaian Polri, lanjut Wiyagus, di wilayah Jawa Barat tidak ada kerawanan tinggi, tetapi sifatnya hanya rawan. Ini berdasarkan geografi di wilayah Jawa Barat di mana letak TPS yang mungkin membutuhkan waktu tempuh.

"Pada 2019 ada satu kabupaten di Jawa Barat yang harus menyelenggarakan Pemilu ulang," ujar dia.

Dikatakan Wiyagus, selama pelaksanaan Pemilu 2019 di wilayah Provinsi Jawa Barat berlangsung kondusif. Ia berharap situasi seperti itu pun bisa terwujud di 2024.

’Kami mengharapkan tentunya Pemilu 2024 juga situasinya akan lebih baik dari 2019. Perhelatan pesta demokrasi 2024 yang sifatnya serentak, ya, baik itu pemilihan capres-cawapres, legislatif, dan berlanjutan pilkada,’’ ujar dia.

Sementara itu, Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin, menyampaikan, terima kasih atas kesiapan jajaran TNI dan Polri dalam menghadapi tahapan kesiapan Pemilu 2024. "Kami dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat berterima kasih kepada TNI dan Polri dalam kesiapan menghadapi tahapan Pemilu," kata dia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement