Jumat 13 Oct 2023 20:33 WIB

AHY: Ketum Koalisi Prabowo Usulkan Demokrat Masuk Kabinet Jokowi

AHY menyerahkan sepenuhnya soal masuk kabinet ke Presiden Jokowi.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Teguh Firmansyah
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Foto: Republika/ Nawir Arsyad Akbar
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo telah bertemu pada 3 Oktober lalu. Pertemuan tersebut terjadi karena adanya dorongan dari para ketua umum dalam Koalisi Indonesia Maju.

Diketahui, tiga ketua umum partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju merupakan menteri dalam kabinet pemerintahan Jokowi. Ketiganya adalah Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto, dan Zulkifli Hasan.

Baca Juga

"Sebetulnya pertemuan itu didorong oleh para elite pimpinan partai politik Koalisi Indonesia Maju. Pak SBY sangat baik, sangat positif setelah Demokrat resmi mendeklarasikan Pak Prabowo sebagau capres," ujar AHY dalam pidato di rapat pleno Partai Demokrat, Jumat (13/10/2023).

Ia sendiri mengungkapkan, pertemuan SBY dan Jokowi membahas banyak hal dan berlangsung sangat positif. Salah satu yang dibahas adalah terkait pemilihan umum (Pemilu) 2024.

 

Di samping itu, ia membantah adanya pembicaraan terkait dukungan terhadap bakal calon wakil presiden (cawapres) tertentu. Tegasnya, tak ada "tukar guling" dalam pertemuan antara SBY dan Jokowi.

"Tidak benar kalau kalau pertemuan itu berbicara tentang semacam tukar guling. Bahwa jika kita mendukung cawapres tertentu, maka Demokrat akan mendapat jatah menteri," ujar AHY.

"Tidak benar 100 persen, tidak ada pembicaraan terkait itu," katanya menegaskan.

Namun, ia mengamini bahwa adanya keinginan dari para ketua umum dalam Koalisi Indonesia Maju agar Partai Demokrat masuk ke dalam kabinet pemerintahan Jokowi. Kendati demikian, ia mengatakan bahwa hal tersebut merupakan hak prerogatif presiden.

"Kita ini mengerti etika dan juga mengerti aturan, kalau urusan bicara kabinet koalisi pemerintahan, ya tentu semua itu menjadi hak prerogatif dari presiden. Jadi hanya Bapak Presiden lah yang bisa mengutarakan hal itu," ujar AHY.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement