REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) sekaligus pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra menilai, jabatan wakil kepala daerah sebaiknya dihapuskan saja. Pasalnya, wakil kepala daerah selalu bertengkar dengan kepala daerahnya sehingga menghambat pembangunan daerah.
"Saya berpikir bahwa tidak perlu ada wakil kepala daerah karena kalian cuma berantem mulu," kata Yusril ketika jumpa awak media di kawasan Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (12/10/2023).
Menurut dia, wakil kepala daerah seperti wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil wali kota kerjanya hanya berharap agar kepala daerahnya cepat meninggal dunia ataupun ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bila salah satu dari dua hal buruk itu terjadi, si wakil kepala daerah bisa naik menjadi kepala daerah.
"Wakil kepala daerah itu kerjaannya cuma baca doa supaya (kepala daerahnya) cepat mati atau baca doa supaya cepat-cepat ditangkap KPK. Seperti itu saja tiap hari kerjaannya, berantem aja, gimana daerah-daerah itu bisa berkembang?" kata mantan Menteri Hukum dan HAM itu.
Yusril juga mengkritik buruknya kualitas kepala daerah sejak pemilihan diserahkan kepada masyarakat atau pemilihan langsung. Dia turut mengkritik buruknya kualitas anggota dewan, terutama DPR, akibat sistem pemilihan yang berlaku sekarang yang mengedepankan popularitas dibanding kapabilitas.
Karena itu, Yusril ingin menata ulang demokrasi dan sistem hukum Indonesia apabila capres yang diusung PBB, Prabowo Subianto, berhasil menang pada Pilpres 2024.
Dia bahkan mengaku siap menjadi cawapres pendamping Prabowo untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut. Yusril merasa sosoknya akan melengkapi Prabowo yang menguasai bidang pertahanan dan ekonomi.
"Tiap kali beliau (Prabowo) hadir itu kan membicarakan pembangunan ekonomi, tapi bagaimana aspek penataan sosio-politik dan aspek penataan hukumnya? Saya kira, mungkin kalau saya ada di situ, saya akan membantu betul mem-backup apa yang beliau mau kerjakan," kata mantan Mensesneg itu.