REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Eko Prasetyanto Purnomo Putro mengatakan, kemandirian desa dapat terwujud ketika pemerintah desa mampu mengelola dana desa. Dengan demikian, Pendapatan Asli Desa (PADes) bisa meningkat.
"Dana desa seharusnya hanya jadi kail dan alat bagi pemerintahan desa untuk menggali potensi desa sesuai kearifan lokalnya, sehingga menghasilkan pendapatan yang lebih baik bagi desa," kata Eko dalam siaran pers Ditjen Bina Pemdes Kemendagri Jumat (13/10/2023).
Eko menjelaskan, studi Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut, kontribusi pendapatan asli desa tahun 2021 terhadap total penerimaan desa sebesar 2,59 persen. Dana desa dan alokasi dana desa mempunyai kontribusi yang lebih besar. "Desa masih tergantung pada transfer," ujarnya.
Untuk membantu pemerintah desa, kata Eko, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (pemda) bisa mendorong pembangunan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Bantuan tersebut antara lain dalam bentuk hibah atau akses permodalan, pendampingan teknis dan akses ke pasar, dan memprioritaskan BUMDes dalam mengelola sumber daya alam desa.
Selain itu, pemerintah juga bisa melakukan pembinaan dalam bentuk pendampingan teknis dan pembangunan kapasitas (capacity building). "Kunci utama keberhasilan BUMDes adalah manajemen yang baik, oleh karenanya peningkatan kapasitas SDM pengelola BUMDes harus diperhatikan oleh Pemda," paparnya.
Pembinaan dan pengembangan lainnya adalah dalam bentuk bantuan permodalan hibah. "Bantuan dari Pemda tidak selamanya harus berbentuk anggaran," ujarnya.
Sebaliknya, menurut Eko, Pemda harus cermat menilai apa yang menjadi kebutuhan utama BUMDes. Dengan begitu, bantuan yang diberikan dapat memberi kontribusi yang signifikan, efektif, dan tepat sasaran dalam peningkatan BUMDes.
Pemda juga dapat mendorong perbankan atau pihak swasta yang ada di wilayahnya untuk memberi akses pinjaman modal ataupun kontribusi dalam bentuk lainnya.
Pemerintah saat ini sedang berupaya meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD). Program ini kerja sama antara pemerintah RI dan Bank Dunia (World Bank).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
