REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Faksi PAN DPR Saleh Daulay mempertanyakan pihak-pihak yang justru menolak langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Erick Thohir pengusut kasus korupsi di BUMN dengan alasan pengusutan kasusnya politis.

“Kalau memang faktanya ada korupsi di sana, apa harus didiamkan saja?” tanya Saleh Daulay, Selasa (10/10/2023).

Dipaparkannya, seharusnya yang dilihat adalah faktanya. Adakah indikasi korupsi yang ada di kasus yang diusut Kejagung. “Benar atau tidak ada penyimpangan dana pensiun. Faktanya kan kemungkinannya ada?” ungkap Saleh.

Jika memang faktanya ada, menurut Saleh, tidak mungkin jika kasus ini dibiarkan saja. “Lebih baik kan diproses hukum daripada dibiarkan begitu saja. Saya kira yang dilakukan Erick Thohir dan Kejagung sudah tepat. Yang salah itu, kalau menemukan kesalahan didiamkan saja,” paparrnya.

Saleh Daulay menambahkan, jika bersih-bersih BUMN yang dlakukan Kejagung dan Erick Thohir ini dilakukan secara tuntas, maka akan menimbulkan efek jera. Sehingga diharapkan kinerja BUMN akan meningkat.

“Selama ini banyak BUMN yang rugi. Mungkin ada yang salah dalam operasionalisasinya. Sekarang ada momentum dengan dilaporkannya kasus tersebut oleh Erick Thohir ke Kejaksaan,” ungkap Saleh.

Jika ada penegakan hukum, lanjut Saleh Daulay, orang yang ada di lingkungan BUMN akan melihatnya. Dengan begitu, kata Saleh, akan memendorong mereka bekerja secara jujur, profesional dan berorientasi pada kualitas BUMN.

Ikuti Whatsapp Channel Republika